POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Biaya haji ke depan bakal semakin besar.
Ilustrasi ibadah Haji. Foto : Dimas Pradipta/JawaPos.com. Sementara foto atas, Kepala BPKH Fadlul Imansyah di International Hajj Fund Forum di Jakarta (30/10). Foto : Hilmi/Jawa Pos
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berupaya meningkatkan hasil investasi dari saat ini sekitar 6 persen per tahun menjadi dua digit.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, tahun depan BPKH akan fokus pada tiga agenda utama.
Salah satu nya peningkatan dana kelolaan dan nilai manfaat.
“Nilai manfaat harus 10 persen atau dobel digit,” jelasnya di sela milad ke-8 BPKH di Jakarta Jumat (12/12/2025).
Di tahun ini, pengelolaan dana haji belum tutup buku. Sementara pada 2024, yield atau nilai manfaat investasi dana haji tercatat 6,97 persen. Jumlah ini lebih besar dari target saat itu di angka 6,78 persen.
Secara nominal, pada 2024 BPKH mencatatkan hasil investasi Rp 11,54 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk subsidi biaya haji tahun berjalan, juga dibagikan kepada jemaah waiting list atau daftar tunggu.
Fadlul menambahkan, untuk mengejar imbal hasil dua digit, penempatan atau investasi dana haji tidak cukup lewat sukuk negara.
“Kita terus menjajaki investasi langsung di ekosistem haji dan umrah,” katanya.
Dana Kelolaan
Strategi lainnya meningkat-kan dana kelolaan.
Caranya, sosialisasi daftar haji di usia muda, kemudian menerima uang angsuran pelunasan haji dari jemaah.
Selama ini jemaah hanya setor Rp 25 juta per orang. Ke depan jemaah juga bisa setor angsuran pelunasan. Dana ini akan dikelola BPKH.
Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy menyampaikan beberapa masukan soal pengelolaan keuangan haji.
Di antaranya menekan biaya penerbangan.
Selama ini, setelah mengangkut jemaah dari tanah air ke Saudi, pesawat kembali dengan kondisi kosong.
Begitu pun saat berangkat men-emput jemaah.
Dalam kondisi kosong itu, maskapai tetap membebani biaya kepada jemaah haji.
“Semoga bisa dilakukan negosiasi atau skema biaya penerbangan yang lebih murah lagi,” katanya. (wan/ttg/Jawa Pos)
