POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Upaya meredam dualisme di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum membuahkan hasil.
Keputusan Pleno Syuriah PBNU mengangkat KH Zulfa Mustofa sebagai penjabat (Pj) Ketua Umum (ketum) PBNU masih mendapat penolakan dari kubu KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Gus Yahya sendiri tetap merasa sebagai Ketum PBNU.
Penetapan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU disampaikan Rais Syuriah PBNU M. Nuh usia rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa malam (9/12/2025).
Rapat dihadiri puluhan pengurus PBNU.
Mulai dari Rais Aam, Wakil Rais Aam, Katib, Mustasyar, A’wan, hingga Tanfidziyah.
Tampak hadir Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang sebelumnya dicopot Gus Yahya dari kursi Sekretaris Jenderal PBNU.
Ada pula Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebagai Rais Syuriah PBNU, hingga Ketua PBNU sekaligus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Nama-nama besar lainnya yang turut hadir, antara lain, Musthofa Aqiel Siroj, Cholil Nafis, Ubaidillah Ruhiat, hingga Habib Luthfi bin Ahmad Alattas. Hadir juga para dzuriyah atau keturunan pendiri NU, antara lain, Nyai Machfudhoh Aly Ubaid (Putri KH Wahab Hasbullah), Mohammad Hasib Wahab Chasbullah (Putra Wahab Hasbullah), dan Abdul Hakim Mahfudz (cucu Hadratussyech Hasyim Asyari).
Dalam sambutannya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa Syuriah merupakan pemegang otoritas tertinggi NU.
Karena itu, supremasi ini perlu dipertegas pada rapat pleno.
“Penguatan dan menjaga supremasi syuriah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja walaupun masih ada keberatan-keberatan dari tanfidziyah,” ujarnya.
Jalannya rapat kemudian diambil alih oleh Rais Syuriyah PBNU M. Nuh. Rapat sendiri digelar tertutup mulai pukul 20.53 WIB dan berakhir sekitar pukul 23.00 WIB. Usai rapat, Nuh kemudian mengumumkan Zulfa Mustofa terpilih sebagai Pj Ketum PBNU. Dia akan menjabat hingga muktamar digelar. “Beliau akan memimpin PBNU sebagai Penjabat Ketua Umum, melaksanakan tugas-tugasnya sampai muktamar,” ungkapnya.
Muktamar ke-35 PBNU rencananya digelar tahun depan. Nuh menegaskan, muktamar ini bukan dimajukan waktunya, melainkan dikembalikan ke siklus semula. Muktamar sebelumnya yang digelar di Lampung pada 2021 sejatinya mundur setahun akibat pandemi Covid-19. ”Sebelum hari Raya Haji sudah dilakukan (Muktamar ke-35, Red),” jelasnya. Karena itu, kata dia, Pj Ketum PBNU diberi mandat untuk segera mempersiapkan muktamar. Selain itu, dalam waktu dekat Pj Ketum juga harus merencanakan konferensi besar (konbes) PBNU memasuki 100 tahun kedua. Termasuk, memperingati 100 tahun NU versi Masehi yang akan jatuh pada 31 Januari 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Zulfa Mustofa menyampaikan, penunjukan itu merupakan sebuah kehormatan baginya. Meski di sisi lain, ini amanah yang sangat berat.
Ia berjanji menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Khususnya dalam upaya menormalisasi roda organisasi hingga muktamar.
“Saya juga ingin menyampaikan bahwa saya tidak ingin menjadi bagian konflik masa lalu. Tapi saya ingin menjadi solusi buat jam’iyah untuk masa depan,” katanya. Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh pengurus NU di semua tingkat termasuk para kiai, masyayikh, dan warga NU kultural untuk bersatu kembali di rumah besar NU.
Gus Yahya Menolak Pleno
Penetapan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum PBNU direaksi oleh Gus Yahya. Ia menyampaikan, pleno Syuriah PBNU yang digelar di Hotel Sultan merupakan manuver dari pihak yang punya kepentingan. Termasuk, soal penentuan Pj Ketum.
Dia menegaskan, secara de jure maupun de facto, dirinya masih berstatus sebagai Ketum Tanfidizyah PBNU. Ia mengaku masih efektif bekerja menggerakkan organisasi sampai tingkat bawah. “Dan bahwa apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa forum musyawarah tertinggi, itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum,” paparnya.
Menurut dia, rapat di Hotel Sultan tidak bisa disebut pleno. Sebab, yang mengundang hanya Syuriah. Padahal, pleno harus diundang oleh Syuriah dan Tanfidizyah. Kemudian, pleno dilaksanakan tanpa melibatkan dirinya yang masih berstatus ketum PBNU.
Apalagi, kata dia, dalam rapat di Pesantren Tebuireng, para kiai sepuh mengatakan bahwa tidak boleh ada pembahasan atau penetapan Pj Ketum sebelum semua masalah jelas.
“Nah kalau plenonya enggak sah itu kok bisa dianggap sah,” katanya. Oleh sebab itu, dia memastikan tidak ada ketua lain selain dirinya. “Enggak mungkin ada dua lho. Enggak mungkin ada dua (Ketua Umum PBNU, Red),” sambungnya.
Disinggung soal jalan keluar atas perselisihan yang terjadi, Gus Yahya menjanjikan ada solusi. “Jalan keluarnya kan sudah jelas, yang namanya mandataris hanya bisa diberhentikan melalui muktamar sebagai permusyawaratan tertinggi, itu enggak ada alternatif lain, enggak ada,” tegasnya.
Untuk menuju muktamar, lanjut dia, harus dilakukan bersama-sama oleh Rais Aam dan ketua umum. Ia tak menutup kemungkinan adanya upaya hukum. Pihaknya mengaku siap menempuh jalur apapun yang diperlukan untuk menjaga tatanan organisasi. (mia/oni/Jawa Pos)
