POJOKBANDUNG.COM, KEDIRI – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggagas standarisasi atau sertifikasi ulama sebagai persiapan menuju Muktamar ke-35 NU.
Gagasan itu disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat memaparkan capaian organisasi dan arah kebijakan PBNU dalam Pleno II Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Minggu (21/6/2026).
Menurut Gus Yahya, langkah tersebut diperlukan karena semakin banyak orang mengklaim diri sebagai ulama tanpa parameter yang jelas. PBNU, kata dia, mengusulkan penyusunan Piagam Nilai-Nilai Keulamaan. Dokumen itu akan menjadi salah satu agenda pembahasan menuju Muktamar ke-35 NU.
“Tujuannya bukan untuk mengatur ulama, melainkan memberikan rujukan kepada masyarakat mengenai kriteria ulama yang memiliki kapasitas keilmuan, sanad, akhlak, dan pengabdian sesuai tradisi pesantren,” ujar Gus Yahya.
Dia menilai masyarakat saat ini menghadapi tantangan baru seiring berkembangnya ruang dakwah digital. Ceramah agama dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform, tetapi latar belakang dan kapasitas pemberi materi tidak selalu diketahui. “Sekarang terlalu banyak orang mengaku ulama, sementara warga awam tidak tahu mana yang benar-benar ulama dan mana yang tidak,” tegasnya.
Piagam tersebut nantinya juga diharapkan menjadi panduan bagi kader muda NU yang ingin menekuni jalur keulamaan. Mereka perlu memahami nilai, tanggung jawab, dan kapasitas yang harus dimiliki seorang ulama.
“Kalau dulu pengajian berlangsung di pondok pesantren, sekarang ada di berbagai ruang publik dan platform digital. Masyarakat perlu memiliki rujukan,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar meminta Munas dan Konbes menghasilkan keputusan strategis sebagai bekal menuju Muktamar ke-35 NU. Menurut dia, forum tersebut harus memperkuat peran pesantren seba-gai pusat kaderisasi ulama sekaligus penjaga ideologi Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).
“Dari pesantren akan lahir kader-kader ulama yang memahami dasar ideologi Nahdlatul Ulama,” ujarnya.
Anwar juga mendorong penguatan dakwah digital agar NU mampu menjangkau generasi muda. Selain itu, Munas dan Konbes diharapkan melahirkan rekomendasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pelayanan sosial.
Penguatan Ekosistem Digital
Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 juga menyoroti penguatan ekosistem digital dan pengokohan peran sosial keagamaan NU di tengah perubahan zaman. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dalam khotbah iftitah menegaskan, tantangan peradaban semakin kompleks sehingga NU membutuhkan langkah strategis. Menurut dia, ada tiga hal penting yang harus diperkuat. Yakni, kesadaran sosial warga, pembangunan opini publik berbasis moral, serta kualitas kepemimpinan yang berlandaskan jihad dan ijtihad.
“Pemimpin harus memiliki kapasitas intelektual, keluasan ilmu, dan kemampuan memberikan solusi terhadap persoalan kontemporer,” ujarnya.
Bursa Ketua Umum PBNU
Di sela Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026, bursa calon Ketua Umum PBNU mulai menghangat. Petahana KH Yahya Cholil Staquf memastikan siap kembali maju apabila mendapat mandat.
Gus Yahya mengaku masih memiliki sejumlah agenda organisasi yang belum tuntas selama masa kepemimpinannya.
”Saya akan meminta mandat tambahan waktu untuk menyelesaikan agenda-agenda itu,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan tidak akan ikut dalam kontestasi ketua umum. “Saya tidak akan mencalonkan diri,” ujarnya.
Meski tidak maju, Gus Ipul menyebut NU memiliki banyak kader potensial. Dia mencontohkan sejumlah ketua umum PBNU sebelumnya yang berasal dari posisi strategis di organisasi. (sad/fud/oni/Jawa Pos)
