POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pengganti Sri Mulyani, memohon maaf terkait pernyataannya saat menyikapi tuntutan 17+8.
Saat itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa keresahan itu berasal dari suara sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya masih kurang.
Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen, tuntutan itu akan hilang karena orang-orang akan sibuk mencari kerja ketimbang demo.
“Saya masih pejabat baru di sini. Menterinya juga Menteri Kagetan. Jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, kayak koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang,” selorohnya merujuk gaya komunikasinya yang dinilai spontan usai prosesi serah terima jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) di Gedung Juanda I, Jakarta, Senin (9/9/2025).
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu membandingkan suasana kerja di institusi sebelumnya dengan Kemenkeu, yang ternyata sangat berbeda.
“Salah ngomong sedikit, sudah dipelintir sana-sini,” imbuhnya.
Purbaya memohon maaf kepada publik atas pernyataan yang dinilai kurang tepat. Dia juga berjanji akan lebih berhati-hati ke depan.
Serta berkomitmen untuk bekerja semaksimal mungkin dalam menyusun dan menjalankan kebijakan fiskal yang kuat.
Juga akan tetap meminta arahan dari pendahulunya, Sri Mulyani.
Dia meminta publik untuk memberi kesempatan menunjukkan kinerjanya.
Sebelum menghakimi terlalu cepat.
“Jadi ke depan, tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah berapa bulan, baru anda kritik,” tegasnya.
Purbaya juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah berupaya untuk mewujudkan target pertumbuhan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, pencapaian pertumbuhan hingga 8 persen tidak bisa terjadi dalam waktu singkat.
“Kalau dibilang, bisa tidak besok 8 persen? Kalau saya bilang bisa, saya menipu. Tapi, kita bergerak ke arah sana,” jelasnya.
Pentingnya strategi ekonomi jangka panjang yang realistis.
Berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebagai pondasi. Terutama dalam merespons dinamika sosial-politik di tengah masyarakat. (jpc)
