POJOKBANDUNG.COM, KABUPATEN BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status tanggap darurat kebencanaan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah dalam sepekan terakhir. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat penanganan dampak bencana yang masih dirasakan warga di berbagai kecamatan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Wahyudin, mengatakan peningkatan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat dilakukan karena intensitas kejadian bencana terus terjadi dan berdampak luas. “Penetapan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor,” ujar dia, Minggu (19/4/2026).
Menurut Wahyudin, sedikitnya enam kecamatan terdampak banjir dengan skala cukup besar, sementara laporan kejadian baru seperti limpasan air dan longsor masih terus masuk hampir setiap hari dari berbagai wilayah. “Dengan status tanggap darurat, pemerintah daerah dapat langsung menggelontorkan anggaran untuk penanganan di lapangan. BPBD Kabupaten Bandung telah mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp900 juta,” ujar dia
Selain itu, bantuan juga datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp310 juta, serta dukungan dari berbagai pihak seperti PDAM dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). “Bencana yang terjadi juga menimbulkan korban jiwa. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus sungai di wilayah Banjaran akibat kondisi cuaca ekstrem yang melanda sejak awal April 2026,” ungkapnya.
Peristiwa tersebut bermula saat korban terjatuh di area yang tergerus air, kemudian beberapa warga yang berupaya menolong ikut terseret arus deras. “Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah terbawa arus sejauh sekitar satu hingga dua kilometer,” Ungkapnya.
Di tengah penanganan banjir, Pemerintah Kabupaten Bandung juga mulai mengantisipasi potensi bencana lain, yakni kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2026.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan pihaknya telah melakukan monitoring dan evaluasi ke sejumlah wilayah rawan, termasuk di Kecamatan Kutawaringin, guna mengidentifikasi potensi kerawanan kekeringan.
Menurutnya, fenomena El Nino berpotensi mengurangi curah hujan sehingga berdampak pada sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan.
“Sebagai tindak lanjut, Pemkab Bandung akan melakukan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat pengelolaan lahan dan sistem irigasi, agar mampu menghadapi potensi perubahan ekstrem antara banjir dan kekeringan dalam satu tahun yang sama,” ucapnya. (kus)
