POJOKBANDUNG.COM, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025).
Program akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu bertujuan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia.
Selain Airlangga, kegiatan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut juga dihadiri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran (P2MI) Mukhtarudin.
”Penerima KUR yang hadir merupakan pahlawan ekonomi kita,” jelas Airlangga.
Akad massal, kata dia, menjadi salah satu upaya mengejar target KUR tahun ini.
Target maksimal plafonnya mencapai Rp 300 triliun. Pinjaman yang dikucurkan tak hanya menyasar usaha mikro, pihaknya juga memberikan kredit untuk beberapa kelompok lainnya.
Seperti pabrik atau padat karya yang nominalnya mencapai Rp 20 triliun.
Selain itu, ada kredit untuk petani yang bisa dicairkan berulang-ulang.
Airlangga juga menyebutkan adanya anggaran KPP on top Rp 130 triliun untuk kredit perumahan.
Sebanyak Rp 113 triliun disalurkan untuk supply side atau kontraktor UMKM.
Sementara, Rp 17 triliun dicairkan untuk masyarakat demi mendorong adanya renovasi atau pembangunan rumah. ”Anggaran ini berbeda dengan KUR yang lain ya, sudah ditegaskan permintaannya,” paparnya.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan, realisasi penyaluran KUR sudah mencapai 72,8 persen. Itu setara Rp 218 triliun.
Dengan jumlah debitur graduasi mencapai 1.080.057 orang dari target sebanyak 1,17 juta orang. Sedangkan, jumlah debitur baru mencapai 1.055.145 orang dari target sebanyak 2,24 juta orang. ”Jadi jumlah debitur sudah 3,7 juta,” jelasnya.
Berdasarkan penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), satu UMKM dapat merekrut rata-rata 2-3 orang. Keberadaan 3,7 juta debitur berarti sudah bisa menyerap pekerja hingga 7-10 juta orang. ”Ini yang terus menjadi perhatian kami, agar perekonomian di masyarakat juga terus berputar,” tutur Maman.
Dia mengakui, Kementerian UMKM masih memiliki PR besar.
”Bagaimana membuat aktivitas dari sektor informal ini menjadi sektor formal. Salah satunya dengan dukungan program sosial seperti asuransi dan perlindungan BPJS,” tegasnya.
Maman menyebut, target pencairan KUR juga harus didominasi sektor produksi yaitu 60 persen. ”Dan kami sudah berhasil mencapai itu, harapannya jika sektor produksi lebih dominan, maka penyerapan tenaga kerja juga bagus,” terangnya.
Tahun ini, pendanaan KUR juga mulai menyasar para pekerja migran. Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan, pihaknya mendapatkan alokasi Rp 210 miliar untuk membantu persiapan calon pekerja migrain maupun perlindungan pekerja migran. ”Jadi ini sebagai modal bagi mereka, baik kebutuhan vokasi, kebutuhan penempatan akomodasi, belajar bahasa,” ucapnya.
NPL Rendah
Airlangga juga mengapresiasi pembayaran kredit oleh masyarakat. Sebab, angka NPL atau kredit tertunggak dan potensi gagal bayar tergolong rendah. ”Level NPL di KUR hanya 2,28 persen. Sebagai pembanding, non KUR masih lebih tinggi, sekitar 4,4 persen,” tegasnya.
Itu merupakan capaian positif dalam perkembangan ekonomi. Namun, pihaknya masih punya PR untuk memeratakan pencairan KUR di Indonesia. ”Basisnya saat ini masih Jateng, Jatim, Jabar. Harus siap menggenjot di luar Pulau Jawa,” jelas Airlangga. (dya/aph/Jawa Pos)
