POJOKBANDUNG.COM, SUMEDANG – Kabupaten Sumedang kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat. Kali ini, Sumedang ditunjuk sebagai salah satu daerah uji coba penerapan Perlinsos Digital 2026, sistem pendaftaran bantuan sosial (bansos) berbasis digital yang dikembangkan Kementerian Sosial RI.
Penunjukan tersebut tidak lepas dari keberhasilan Kabupaten Sumedang dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang selama ini dinilai mampu mendorong transformasi layanan publik secara digital.
Melalui Perlinsos Digital, masyarakat dapat mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial secara daring, melakukan pengecekan status kelayakan, hingga menyampaikan sanggahan terhadap data penerima apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Sistem ini terintegrasi dengan berbagai data kependudukan pemerintah sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akurat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Agus Kori Hidayat, mengatakan penunjukan Sumedang sebagai daerah percontohan merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap komitmen daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Sumedang dipilih sebagai salah satu lokasi uji coba Perlinsos Digital karena dinilai berhasil menerapkan digitalisasi pemerintahan melalui SPBE. Kami menyambut baik program ini karena akan mempermudah masyarakat mengakses layanan bantuan sosial sekaligus meningkatkan akurasi data penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Agus, Kamis (9/7).
Ia menjelaskan, Perlinsos Digital menjadi bagian dari transformasi sistem perlindungan sosial nasional. Melalui platform tersebut, proses pendaftaran yang sebelumnya membutuhkan tahapan administrasi cukup panjang kini dapat dilakukan hanya dalam beberapa menit menggunakan telepon pintar.
Menurut Agus, masyarakat yang ingin mendaftar cukup menyiapkan smartphone dan telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Bagi warga yang belum memiliki perangkat atau mengalami kendala dalam mengakses layanan digital, pemerintah juga menyediakan layanan melalui Agen Perlinsos di desa maupun kelurahan.
“Seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan mengajukan diri secara mandiri. Namun bagi warga yang belum memiliki fasilitas atau mengalami kesulitan menggunakan aplikasi, pemerintah telah menyiapkan Agen Perlinsos di tingkat desa dan kelurahan agar pelayanan tetap mudah dijangkau,” katanya.
Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun di atas fondasi Digital Public Infrastructure (DPI).
Melalui integrasi data secara real-time dengan berbagai instansi pemerintah, sistem ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan penyaluran bantuan, mempercepat proses verifikasi, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran perlindungan sosial.
Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan berbagai bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. (gun)
