POJOKBANDUNG.COM, SUMEDANG – Pemkab Sumedang terus mempercepat pendaftaran masyarakat dalam sistem digital pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos).
Hingga saat ini, tingkat pendaftaran di Sumedang mencapai 52 persen dan menempatkan daerah tersebut di peringkat ketujuh secara nasional. Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, percepatan pendaftaran dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah, kecamatan, pemerintah desa, hingga pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).
“Alhamdulillah, Sumedang sudah 52 persen lagi. Di nasional ranking ke-7 untuk pendaftaran ini,” kata Dony, baru-baru ini.
Menurutnya, pemanfaatan sistem digital diharapkan dapat memperbaiki akurasi data penerima bantuan. Melalui pendataan tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang masih memenuhi kriteria penerima bansos maupun mereka yang sudah tidak layak menerima bantuan.
“Sehingga tahun depan ketepatan sasaran yang mendapatkan bansos ini akan terlihat, mana yang sebetulnya harus keluar, mana yang sebetulnya harus masuk,” ujarnya.
Dony mengatakan, masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan apabila hasil pendataan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Mekanisme tersebut menjadi salah satu cara untuk memperbaiki data berdasarkan fakta di lapangan. Untuk memperluas jangkauan layanan, Pemkab Sumedang melibatkan operator desa, penyuluh agama, serta pimpinan perangkat daerah dalam membantu proses pendaftaran.
Setiap kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat mengakses layanan digital. Dony menilai, digitalisasi menjadi salah satu instrumen untuk menjawab persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat. “Kalau selama ini banyak protes, ini tidak tepat, ayo masuk ke digital karena itu menjadi media perbaikan agar tepat sasaran,” katanya. (gun)
