POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Majelis Pimpinan (MP) ICMI Muda pusat meminta kepada aparat TNI dan Polri tetap netral menjelang Pilkada serentak 2018. TNI dan Polri adalah alat negara yang bertugas melayani masyarakat. Netralitas TNI dan Polri-pun bisa tercederai manakala elite TNI dan Polri masuk dalam kancah politik praktis baik langsung maupun tidak langsung.
“Terseretnya elit TNI dan Polri aktif dalam pusaran politik praktis sangat mengkhawatirkan,” ucap Ketua Presidium MP ICMI Muda Pusat, Ahmad Zakiyuddin melalui pesan singkat, Sabtu (6/1/2017).
Kata Zakiyuddin, TNI dan Polri harus kembali pada tupoksinya menjadi perekat dan penengah di masyarakat. kuncinya, imbuh dia, TNI dan Polri harus tetap netral untuk mengayomi seluruh masyarakat.
Dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2011 dan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri pada politik praktis.
Kemusian, dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2004 Pasal 2 juga menyatakan jati diri TNI adalah tentara profesional tidak berpolitik praktis. Selanjutnya, tutur Zakiyuddin, pada psal 39 telah ditegaskan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.
Selain itu, Zakiyuddin juga menyebut, netralitas Polri juga telah diatur dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat (1), Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Fungsi kepolisian yang dinyatakan pada Pasal 2 Undang-undang No 2 tahun 2002 sebagai salah satu fungsi pemerintahan.
