“Di sana sudah dicantumkan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Netralitas TNI dan Polri sudah ada,” papar Zakiyuddin.
Zakiyuddin mengatakan, pihaknya mendukung upaya yang dilakukan Panglima TNI dan Kapolri untuk senantiasa menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilukada 2018. Sebab, hal itu merupakan modal dalam menjaga penting keutuhan dan stabilitas negara.
Meski begitu, sambung dia, pihaknya mendesak Panglima TNI dan Kapolri agar memberikan sanksi tegas kepada perorangan maupun yang mengatasnamakan institusi yang memberikan bantuan kepada peserta Pemilukada baik parpol atau perseorangan untuk kepentingan kegiatan pemenangan Pemilukada.
“Harus ada sanksi bagi anggota TNI dan Polri yang ikut berkepentingan dalam kegiatan Pemilukada. Sebab tanpa netralitas TNI dan Polri kami khawatir akan memicu ketegangan sosial,” ungkapnya.
Dia juga mendesak, Panglima TNI dan Kapolri melakukan pengawasan ketat kepada seluruh prajurit TNI dan Polri agar tidak ada keberpihakan dalam pelaksanaan Pemilukada. Selain itu, Zakiyuddin meminta, setiap parpol dan peserta Pemilukada 2018 tidak menyeret-nyeret TNI dan Polri dalam Pelaksanaan Pemenangan Pemilukada. pungkasnya.
