POJOKBANDUNG.com, NAGREG – Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka, di Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, dianggap solusi palsu hingga bisa menimbulkan pencemaran udara.
Pada Desember tahun lalu, perkembangan pembangunan PLTSa Legok Nangka akan dibangun pihak PT PLN (Persero) dengan Konsorsium Sumitomo, Hitachi Zosen, dan Energia Prima Nusantara (EPN).
Proyek pembangunan tersebut, dianggap pemerintah berpotensi menghasilkan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) baik di sektor limbah dan energi hingga potensi energi listrik mencapai 30 hingga 50 Megawatt (MW).
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Wahyudin mengatakan, selama ini pihaknya tidak pernah mendukung menyikapi persoalan sampah dengan cara dibakar, pemanfaatan sampah menjadi RDF tidak pernah dibenarkan.
“Ketika barang tersebut sudah dipadatkan dan selanjutnya dibakar maka zat berbahaya yang terkandung pada RDF tersebut akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia serta menimbulkan pencemaran yang berdampak semakin buruknya kualitas udara,” ujar dia, Kamis (18/4).
Pihaknya mengatakan, ketidak becusan pemerintah selama ini dalam mengatasi sampah salah satunya terus memaksakan rencana pengadaan teknologi PLTSa serta PSEL. Hal ini tidak mencerminkan mandat Undang-Undang Pengelolaan sampah No.18 tahun 2008.
“Sampah malah di jadikan RDF dan dijadikan bahan baku pembakaran untuk industri, saat ini pemerintah telah mendistribusikan RDF ke beberapa industri salah satunya PLTU serta industri semen. Hal tersebut yang kami anggap sebagai solusi palsu serta ketidak seriusannya pemerintah dalam mengatasi sampah,” ungkapnya.
Potret buruk lain pasca bencana kebakaran TPA Sarimukti, pihaknya, telah merekomendasikan sampah food waste agar tidak dibuang ke TPA. Selain itu mendorong pemerintah agar public harus mulai membatasi penggunaan kantong plastik.
“Namun rasanya saran serta rekomendasi kami tidak pernah disambut baik, alih-alih tidak ingin capek dan pusing pemerintah malah melakukan penyikap dengan cara menghadirkan teknologi yang tidak ramah lingkungan serta tidak akan menjawab masalah sampah,” ucapnya.
Pihaknya menambahkan, tidak heran krisis iklim terus melanda dan bermuara terhadap munculnya berbagai kejadian bencana yang selama kurun 10 tahun kebelakang sudah dirasakan khalayak publik secara luas.
“Merespon situasi tersebut Walhi masih tetap memegang keyakinan bahwa sampah dapat diurai mulai dari sumbernya, dengan cara menerapkan 3R. Selain itu public harus mulai membatasi penggunaan kantong plastik, serta produsen harus bertanggung jawab terhadap produk kemasannya. Kita secara tegas menolak segala bentuk teknologi yang caranya bakar-bakaran,” ungkapnya. (kus)
