POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Dalam rangka menjaga netralitas dan kondusifitas jelang tahapan pencoblosan Pilbup Bandung pada 9 Desember 2020, bantuan Covid-19 yang sudah dianggarkan dalam Perbup Parsial, penyalurannya disarankan ditunda untuk sementara waktu.
“Penyaluran (bantuan) bisa dilaksanakan lagi, setelah tanggal 9,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Dadan Konjala di Soreang, Sabtu (28/11).
Penundaan penyaluran bantuan Covid-19 itu, lanjut Dadan, bertujuan untuk menjaga netralitas dan mencegah adanya kecurigaan dari pihak-pihak lain, yang menduga penyaluran bantuan tersebut berbau politis.
“Ini sikap resmi dari PDI Perjuangan,” katanya.
Kemudian terkait dengan pembentukan pansus yang diusulkan oleh fraksi Partai Demokrat, PKS, PKB, dan Nasdem, yang memunculkan polemik. Kata Dadan, usulan itu merupakan hak setiap anggota dan setiap fraksi. Karena pada intinya, dirinya menghargai dan menghormati adanya usulan tersebut.
“Tetapi, usulan itu tentunya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam tata tertib DPRD,” jelas Dadan.
Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menginginkan adanya ketransparansian daripada Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam hal penyaluran bantuan-bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid 19. Sehingga, lanjut Dadan, tidak ada lagi kesalahpahaman dan kecurigaan, apalagi sekarang menjelang Pilkada 2020.
“Pada intinya, bukan masalah adanya pansus atau tidak adanya pansus. Tetapi, masalah yang paling utama adalah adanya transparansi penggunaan anggaran melalui beberapa perbup parsial, yang sampai ke sebelas,” tutur Dadan.
“Untuk itu, kami sebagai wakil masyarakat bisa menjelaskan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung, tentang bentuk bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan, apalagi sekarang momentnya Pilkada,” paparnya.
Dadan memastikan bahwa fraksi PDI Perjuangan, demi kepentingan masyarakat, akan selalu mengawasi bentuk bantuan yang disalurkan.
