POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Kendala penyaluran dana desa seolah tak ada habisnya. Hingga pertengahan Juni ini, anggaran yang bersumber dari APBN itu belum semuanya tersalurkan ke daerah.
Dari Rp 28,1 triliun (60 persen) penyaluran tahap I 2016, baru Rp 25,2 yang ditransfer ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Merujuk target, realisasi itu belum sesuai harapan. Sebelumnya, pemerintah menargetkan penyaluran dana desa gelombang I yang dimulai Maret lalu selesai Juni atau sebelum Idul Fitri.
Berikutnya, penyaluran tahap II (40 persen) sebesar Rp 18,8 triliun akan kembali ditransfer ke daerah pada Agustus.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Taufik Madjid menerangkan, dana desa tahap I baru disalurkan ke 383 dari total 434 kabupaten/kota.
Secara keseluruhan, penyaluran sudah mencapai separo lebih dari total dana desa 2016 sebesar Rp 46,9 triliun. ”Data minggu lalu, ada 51 daerah yang belum mendapatkan penyaluran dana desa,” ujarnya.
Taufik menuturkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah berupaya maksimal agar dana desa tidak macet.
Pihaknya pun sudah melayangkan surat ke satuan kerja (satker) daerah yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) provinsi untuk terus melaporkan masalah terkait dana desa.
Menteri Desa PDTT Marwan Jafar menerangkan, penyaluran tahap I sejatinya selesai akhir Maret lalu. Namun, sampai saat ini masih ada kabupaten yang belum menyerahkan laporan realisasi dana desa tahun 2015.
Kendala itu yang menyebabkan dana desa belum tersendat. ”Semakin lama disalurkan, pembangunan desa juga akan tersendat,” jelasnya.
Marwan kembali mengutus tim jelajah desa nusantara (JDN) untuk mengidentifikasi kendala penyaluran dana desa di tingkat grass root.
Mengacu pengalaman sebelumnya, tim tersebut mampu mengidentifikasi akar masalah lambatnya penyaluran dana desa.
”Kami maksimalkan semua cara, agar (dana desa) bisa cepat tersalurkan,” ungkapnya.
Hasil JDN sebelumnya menemukan penyebab tersendatnya penyaluran. Mayoritas, karena minimnya ketegasan pemerintah daerah terhadap desa yang lamban membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) 2015.
”Di Polewali Mandar misalnya. Dana desanya waktu belum bisa cair karena ada 2 desa yang belum memberikan LPj, yang seperti ini bupatinya harus tegas,” imbuh kader PKB ini. (tyo)
