POJOKBANDUNG.com – Sikap Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso mendapat kritik tajam. Itu setelah pria yang akrab disapa Buwas mengancam mundur dari jabatan jika Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil alih 100 persen penyaluran beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang komaruddin menyatakan semua program pemerintah seharusnya bisa dibicarakan di internal terlebih dahulu supaya tidak menjadi kontroversi di masyarakat.
Sikap Buwas ia sebut bisa memberi kesan emosional yang kental dan mengedepankan ego sektoral, dan mencoreng citra pemerintah secara keseluruhan. Kondisi ini akan dipandang masyarakat begatif, karena koordinasi dan komunikasi diantara kementerian tidak berjalan maksimal.
“Lembaga yang seharusnya mensejahterakan rakyat tetapi malah ribut sendiri. Harusnya Pak Buwas evaluasi diri dulu, baru mengkritik lembaga yang lain,” katanya, Rabu (3/7).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mengingatkan kepada Buwas agar tidak emosional dalam merespon kebijakan yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat miskin.
Program BPNT yang dijalankan oleh Kemensos sangat bermanfaat sekaligus memberikan solusi konkret bukan hanya kepada rakyat kecil tetapi juga kepada Bulog. Bulog bisa menyuplai 70 persen dari 30 persen kebutuhan beras yang dibutuhkan. Artinya, Kemensos ada iktikad baik untuk membantu masalah beras di Bulog.
Lebih jauh, program BPNT harus dimaknai untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Dengan dana BPNT itu, masyarakat bisa memilih dan leluasa mengkonsumsi kebutuhan dasar bukan hanya beras tetapi ada juga telur, susu dan kebutuhan lainnya.
”Jika hanya mengedepankan ego sektoral, maka masyarakat yang akan dirugikan. Apalagi program ini, untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan agar terserapnya beras Bulog.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mendesak ada koordinasi antara Bulog dengan penyaluran BPNT atau Rastra, dalam hal ini Kementerian Sosial.
Sikap Buwas yang main ancam mundur dalam menanggapi masalah sangat buruk. “Kita tidak tahu di internal, apakah ada koordinasi tapi pak Buwas tidak diterima usulannya atau bagaimana, tapi seharusnya tidak ada ancam mundur begitu,” tuturnya.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi ikut menanggapi permasalahan antara Perum Bulog dengan Kemensos, terkait implementasi pelaksanaan program BPNT Kemensos dengan Perum Bulog.
Selain itu BPNT merupakan program yang akuntabel dan transparan, sejalan dengan upaya memberantas praktif koruptif dan kolutif dan dari sisi konsumen jelas merupakan dimensi kuat untuk perlindungan konsumen, karena konsumen punya hak untuk memilih bantuan pangan dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau.
BPNT hal yang sangat relevan dengan penjaminan hak hak konsumen sebagaimana mandat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
“Seharusnya Bulog bersinergi dengan program BPNT karena efektif untuk menjamin orang miskin untuk mendapatkan beras dengan kualitas yang baik. YLKI meminta seharusnya pemerintah mengedepankan kepentingan publik yang lebih luas.”
Budi Waseso, sebelumnya, menyatakan siap mundur dari jabatan Direktur Utama Perum Bulog. “Saya janji kalau itu (penyaluran beras BPNT) bisa diambil alih oleh Menteri Sosial, 100 persen, saya mundur dari Direktur Utama Bulog. Selesai tugas saya, pengabdian saya selesai karena sudah ada yang bisa mengabdikan yang lebih baik dari saya,” tegasnya, Selasa (2/7/2019).
