POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Hubungan kerja di internal Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menjadi sorotan. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengaku tidak lagi dilibatkan dalam sejumlah pembahasan penting pemerintahan, mulai dari penyusunan anggaran hingga program kerja daerah. Erwin menyebut dirinya tidak pernah diajak dalam pembahasan anggaran perubahan, RKPD, APBD maupun berbagai program yang dijalankan Pemkot Bandung. Padahal, menurut Erwin, sejak awal dirinya bersama Wali Kota Bandung Farhan memiliki komitmen untuk membangun kota kembang bersama-sama.
“Mulai penyusunan anggaran, anggaran perubahan, pembahasan RKPD, pembahasan APBD, program-program di Kota Bandung, semua tidak pernah mengajak saya,” ujar Erwin saat ditemui usai Pelantikan Pengurus Anak Cabang Paguyuban Pasundan Kota Bandung di Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), Jalan Naripan, Kota Bandung, Senin (28/9/2026).
Kondisi tersebut, kata Erwin, juga terjadi dalam hubungan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Erwin mengaku belakangan tidak lagi mendapat undangan dari dinas untuk mengikuti kegiatan pemerintahan. Padahal, sejumlah posisi yang melekat kepadanya berkaitan langsung dengan berbagai urusan masyarakat.
“Saya ini Ketua Komda Lansia, Ketua Satgas PKL, Ketua Penanggulangan Kemiskinan, Ketua KPAD. Tidak ada yang mengundang saya dinas terkait,” katanya.
Erwin mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai alasan dirinya tidak lagi dilibatkan. Namun, ia menilai kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian karena dirinya tetap memiliki tugas sebagai Wakil Wali Kota. Di tengah minimnya pelibatan dalam agenda pemerintahan, Erwin mengaku tetap memilih turun langsung ke masyarakat. Berbagai persoalan warga, mulai dari persoalan tanah, banjir, gorong-gorong, jalan rusak hingga fasilitas penerangan, disebutnya menjadi bagian dari aktivitas yang ditanganinya.
“Saya tidak akan mundur dari jabatan yang diperolehnya melalui pemilihan rakyat. Karena saya sudah diberikan amanah ini,” tegasnya.
Erwin masih berharap hubungan kerjanya dengan Wali Kota Bandung dapat diperbaiki. Erwin bahkan mengaku telah mencoba membuka ruang konsolidasi melalui sejumlah pihak di sekitar Wali Kota maupun partai politik.
“Saya sudah bicara ke teman, orang-orang sekeliling beliau juga, ‘Ayo kita bareng-bareng’. Saya sudah bicara juga ke partai saya, ‘Tolong fasilitasi’. Juga ke Ketua NasDem dan lain-lain, sudah,” katanya.
Namun, menurut Erwin, hingga kini upaya tersebut belum mendapat respons.
“Belum ada, belum ada respons semua,” ujarnya.
Meski demikian, Erwin mengaku tidak ingin memperuncing persoalan. Ia menyatakan masih membuka harapan untuk kembali bekerja bersama Wali Kota Bandung dalam menjalankan pemerintahan.
“Saya mendoakan Wali Kota Bandung (Farhan) sehat selalu dan bisa bareng-bareng memimpin membawa Bandung maju, bahagia warganya,” katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan meminta seluruh perangkat daerah menjaga fokus pada pekerjaan teknokratis agar target pemerintahan dapat diselesaikan tepat waktu. Pernyataan sekaligus menjadi tanggapan atas pengakuan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin yang sebelumnya menyebut dirinya tidak lagi banyak dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemkot Bandung.
“Pada dasarnya, sekarang dinas itu kan sedang difokuskan untuk mengejar pemenuhan anggaran yang betul-betul mepet,” ujar Farhan saat ditemui di DPRD Kota Bandung, Jumat (25/9/2026).
Farhan juga meminta perangkat daerah tidak kehilangan konsentrasi akibat persoalan yang dinilainya bersifat politis. Farhan mengarahkan jajaran birokrasi untuk lebih dahulu memastikan pekerjaan teknokratis berjalan sesuai target.
“Jadi, saya minta dinas fokus-fokus aja dulu, jangan apa namanya terpecah fokusnya untuk masalah yang sifatnya politis. Biar dinas masuk ke teknokratis dulu,” katanya.
Farhan juga menanggapi persoalan pembagian tugas antara dirinya dengan Erwin. Ia menegaskan pembagian tugas wali kota dan wakil wali kota telah memiliki dasar aturan yang menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan.
“Kalau pembagian tugas sesuai dengan aturan, clear. Ya,” ujar Farhan.
Farhan memastikan komunikasi dengan Erwin tetap berlangsung. Bahkan, ia menyebut sempat berbincang dengan wakilnya.
“Ah, bisa. Tadi ngobrol,” kata Farhan.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi meminta Erwin tidak terlalu membawa perasaan. Sementara Farhan diminta tidak bersikap cuek dalam membangun komunikasi pemerintahan. Yogi meminta Farhan dan Erwin sama-sama memperbaiki komunikasi di tengah hubungan keduanya yang menjadi sorotan publik.
“Erwin-nya (jangan baperan) ketika merasa kurang dilibatkan dan Farhan juga jangan suka terlalu cuek,” ujar Yogi saat dihubungi, Senin (28/9/2026).
Yogi mengatakan keduanya harus mencari titik temu karena masyarakat memilih Farhan dan Erwin dalam satu paket kepemimpinan. Setelah mendapatkan mandat menjadi pejabat publik, kepentingan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat semestinya menjadi perhatian utama.
Yogi menilai persoalan komunikasi antara wali kota dan wakil wali kota tidak seharusnya terus terlihat di ruang publik. Sebab, kondisi bukan hanya menyangkut hubungan personal dua figur, tetapi dapat ikut memengaruhi suasana kerja di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Yogi mengibaratkan situasi seperti anak yang melihat orang tuanya tidak akur. Kondisi itu, dapat membuat lingkungan di sekitarnya merasa tidak nyaman. Dalam pemerintahan, ketidaknyamanan dikhawatirkan turut dirasakan aparatur maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
“Sekarang Pemkot Bandung dipertontonkan dua pemimpin yang enggak akur. Sama saja, anak-anak melihat orang tua yang enggak akur, jadi enggak nyaman,” katanya.
Yogi mengingatkan persoalan Kota Bandung cukup banyak dan tidak mungkin diselesaikan oleh wali kota. Karena itu, keberadaan wakil wali kota tetap memiliki peran dalam mendukung jalannya pemerintahan, termasuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak.
Menurutnya, kerja sama Farhan dan Erwin juga dibutuhkan untuk menghadapi persoalan lintas wilayah. Pemkot Bandung perlu menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), maupun daerah lain karena sejumlah persoalan perkotaan tidak berhenti pada batas administratif.
“Perlu kerja sama Farhan dan Erwin. Mungkin salah satunya harus banyak melobi ke pusat atau ke provinsi,” ucapnya.
Selain hubungan antara wali kota dan wakil wali kota, Yogi menyoroti koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Ia melihat pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri dapat menjadi hambatan apabila pimpinan daerah tidak mampu menyatukan arah kerja perangkat pemerintahan. Yogi mendorong adanya pihak yang dituakan untuk mempertemukan Farhan dan Erwin. Ia menyebut pertemuan keduanya penting agar persoalan hubungan keduanya tidak mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
“Perlu ada seseorang yang mungkin dituakan untuk menemukan Farhan dengan Erwin untuk islah,” tutur Yogi.
Yogi mengatakan apabila hubungan politik keduanya memang sudah tidak dapat kembali seperti ketika masa pencalonan, setidaknya hubungan kerja, wali kota dan wakil wali kota tetap dijaga secara profesional.
“Perbedaan tidak harus berujung pada komunikasi yang buruk di hadapan masyarakat,” kata Yogi.
Ia juga meminta kedua pihak melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi masing-masing. Erwin dinilai perlu lebih menahan respons yang bersifat emosional, sementara Farhan diharapkan lebih terbuka merangkul wakilnya. Dengan begitu, perbedaan di antara keduanya tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu pelayanan publik dan pembangunan Kota Bandung. (dsn)
