POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga dan Mutu Beras memastikan harga beras di sejumlah pasar tradisional Kota Bandung masih terkendali dan berada sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Selain harga, ketersediaan stok beras di Jawa Barat juga disebut aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 2027.
Kepastian tersebut diperoleh setelah tim terpadu yang melibatkan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan pemantauan di Pasar Sederhana dan Pasar Kosambi, Kota Bandung, Kamis (3/9/2026).
Satgas Pengendalian Harga dan Mutu Beras Jhon Hendra mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan harga beras secara umum masih sesuai dengan ketentuan pemerintah.
“Dari dua titik yang kita lihat tadi, di Pasar Sederhana dan Pasar Kosambi, secara umum harga beras itu masih sesuai dengan HET. Di mana harga beras medium itu di kisaran Rp13.500 per kilogram dan premium di Rp14.900 per kilogram. Kemudian beras SPHP juga sesuai ketentuan, yakni Rp12.500 per kilogram,” kata Jhon di Pasar Kosambi Bandung.
Menurut Jhon, ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandung juga masih dalam kondisi aman. Potensi gangguan produksi akibat musim kemarau telah diantisipasi melalui percepatan penyerapan gabah petani sejak awal tahun.
“Dalam kaitannya dengan musim kemarau saat ini, kami dari awal tahun sudah melakukan pengadaan penyerapan gabah dan per hari ini tembus di angka 640 ribu ton. Ke depan, pada September sampai dengan November akan ada banyak lagi panen sehingga kami bisa lebih maksimal lagi dalam penyerapan. Insyaallah dengan ketersediaan stok yang ada di Jawa Barat cukup sampai tahun 2027,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat Yuliani Alzam mengatakan Bulog memastikan beras yang disalurkan melalui jaringan mereka dijual sesuai harga resmi pemerintah.
“Untuk penjualan dari kami, beras premium tetap di harga Rp14.900 dan SPHP di Rp12.500 per kilogram. Namun memang di banyak pedagang, karena mereka juga mengambilnya dari petani atau mitra lainnya, harga memang fluktuatif sehingga kami tidak bisa mengintervensi langsung. Tetapi jika stok itu bersumber dari Bulog, harga kami pastikan sesuai dengan HET yang dikeluarkan pemerintah,” kata Yuliani.
Di sisi lain, Yuliani mengatakan Bulog Jabar juga mendukung upaya pemerintah menjaga ketersediaan lahan produksi pangan di tengah ancaman alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendukung pembukaan lahan sawah baru di daerah sentra produksi pangan.
“Untuk di Jawa Barat, kami membuat lahan sawah baru di wilayah Karawang pada dua titik, yaitu di daerah Cikepuh dan Jatiragas yang sudah berjalan saat ini. Ke depan akan kami kembangkan lagi di wilayah kabupaten/kota lainnya, termasuk rencana di wilayah Cianjur pada tahun depan yang kini masih dalam proses persiapan,” ujarnya.
