POJOKBANDUNG.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi potensi gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang. Persiapan tersebut mencakup jalur evakuasi, mobilisasi kendaraan, logistik, hingga pusat komando darurat di Cirebon.
Hal itu disampaikan KDM saat mengunjungi kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Majalengka untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi di Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, KDM mengingatkan agar mitigasi tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga. Pemerintah harus memastikan kebutuhan teknis penanganan darurat telah disiapkan sebelum bencana terjadi.
“Jadi, dari sekarang skenarionya sudah kita hitung. Kalau terjadi Sesar Lembang, mobilisasi ke mana, jalurnya lewat mana, berapa truk yang dibutuhkan, logistiknya apa, dan teknologi informasi apa yang disiapkan,” ujar KDM.
Dia menegaskan, kesiapan menghadapi bencana harus diterjemahkan menjadi kebutuhan operasional yang jelas. Pemerintah perlu mengetahui jenis peralatan yang dibutuhkan, jumlah kendaraan yang harus disediakan, hingga lokasi penyimpanan logistik.
KDM juga menyoroti kebutuhan kendaraan untuk mendukung mobilisasi petugas dan distribusi bantuan apabila gempa menyebabkan akses transportasi terganggu.
“Kalau membutuhkan banyak truk, maka dinas teknis sekarang harus menyiapkan,” katanya dalam pembahasan mengenai kebutuhan mobilisasi penanganan bencana.
Menurut KDM, persiapan juga harus mencakup kebutuhan dasar warga terdampak, mulai dari bahan pangan hingga air bersih. Ketersediaan mobil tangki air, misalnya, perlu diperhitungkan untuk mengantisipasi gangguan pasokan air bersih setelah gempa.
Dia meminta perangkat daerah tidak menunggu bencana terjadi untuk mulai menyusun kebutuhan tersebut.
KDM Minta Pusat Komando di Cirebon Dipersiapkan
KDM turut membahas skenario pemindahan pusat pemerintahan ke Cirebon apabila gempa menyebabkan pusat pemerintahan di Bandung tidak dapat beroperasi.
Dalam skenario tersebut, Cirebon diproyeksikan menjadi lokasi alternatif untuk mendukung operasional pemerintahan dan penanganan darurat. Namun, KDM meminta rencana itu disertai kesiapan sarana dan prasarana yang memadai.
“Jangan sampai ketika terjadi bencana, kita baru menyiapkan semuanya. Skenarionya harus disiapkan dari sekarang,” ujar KDM.
Dia mempertanyakan kesiapan peralatan operasional, sistem komunikasi, kendaraan, dan logistik yang akan dibutuhkan di lokasi alternatif tersebut.
KDM juga meminta agar jalur penghubung Bandung dengan wilayah lain, termasuk akses menuju Cirebon, dipetakan berdasarkan potensi dampak gempa.
Menurut dia, pemerintah harus mengetahui jalur mana yang masih dapat dilalui dan bagaimana mobilisasi bantuan dilakukan jika sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan.
“Kalau terjadi gempa Sesar Lembang, kita sudah punya skenario. Jalur mana yang bisa dilalui, ke mana evakuasi dilakukan, dan bagaimana pusat pemerintahan tetap berjalan,” katanya.
KDM meminta pembahasan tersebut diteruskan kepada perangkat daerah yang menangani infrastruktur. Dengan begitu, kebutuhan jalur evakuasi dan akses distribusi bantuan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan jalan.
Enam Sensor Gempa Perlu Ditambah
Selain kesiapan operasional, KDM menyoroti penguatan sistem pemantauan gempa dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Dalam pemaparan BMKG, disebutkan terdapat enam sensor khusus yang ditempatkan di sisi utara dan selatan Sesar Lembang. Jumlah tersebut dinilai masih perlu ditambah untuk memperkuat pemantauan aktivitas kegempaan.
KDM meminta kebutuhan perangkat mitigasi dihitung secara terperinci, termasuk jumlah alat yang diperlukan, lokasi pemasangan, serta anggaran yang harus disiapkan.
Pembahasan tersebut juga menyinggung pentingnya sistem peringatan dini yang mampu menyampaikan informasi dengan cepat kepada masyarakat.
“Jadi, semua perangkat mitigasi yang diperlukan harus disiapkan dalam kondisi siap,” ujar KDM saat menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa.
BMKG dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat tanggal dan waktu terjadinya gempa bumi.
Karena itu, sistem pemantauan dan peringatan dini berfungsi mendukung kesiapsiagaan serta mempercepat respons ketika gempa terdeteksi, bukan memastikan kapan gempa akan terjadi.
Pemetaan Risiko Jadi Dasar Pembangunan
KDM juga membahas pemetaan mikrozonasi untuk mengidentifikasi kawasan dengan tingkat risiko gempa berbeda-beda. Pemetaan tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dalam penyusunan tata ruang dan perencanaan pembangunan.
Dalam pertemuan itu, turut dibahas penerapan teknologi bangunan tahan gempa, termasuk base isolation, yakni sistem pada fondasi yang dirancang untuk mengurangi transfer guncangan ke struktur bangunan.
KDM mendorong agar kajian teknis kebencanaan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi diterjemahkan menjadi pedoman pembangunan yang dapat digunakan pemerintah daerah.
Sesar Lembang merupakan sesar aktif sepanjang sekitar 29 kilometer yang membentang di utara Bandung dan terbagi menjadi enam segmen. Kawasan di sekitarnya mencakup permukiman serta berbagai aktivitas ekonomi, sehingga kesiapan infrastruktur dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mitigasi.
Badan Geologi pada Februari 2026 menyebut potensi gempa dapat mencapai magnitudo 6,8–7 apabila seluruh segmen bergerak. Sementara itu, kajian BMKG pada Oktober 2025 menyebut dua segmen aktif, Cimeta dan Cipogor, berpotensi menghasilkan gempa maksimum magnitudo 5,5 berdasarkan skenario yang digunakan.
Perbedaan angka tersebut mencerminkan skenario sumber gempa yang berbeda, bukan prediksi waktu kejadian. Dengan potensi dampak yang perlu diantisipasi, KDM meminta penyiapan jalur evakuasi, logistik, perangkat peringatan dini, dan pusat komando dilakukan sejak dini agar penanganan darurat tidak bergantung pada persiapan setelah bencana terjadi.
