POJOKBANDUNG.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) bertemu Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali di Rumah Perubahan, Minggu (4/10/2026).
Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah investasi data center, termasuk rencana pembangunan pusat data BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Pembahasan data center tersebut mengemuka dalam konteks dorongan investasi di Jawa Barat yang harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.
Rhenald mengingatkan KDM agar masuknya investasi ke Jawa Barat tidak mengesampingkan aspek lingkungan. Menurutnya, pembangunan harus tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak alam.
“Kita doakan KDM sukses memajukan Jawa Barat dan angka kemiskinan terus ditekan, pendidikan semakin maju, infrastruktur juga semakin bagus, dan tentu saja investasinya makin bagus,” kata Rhenald.
Namun, ia menegaskan bahwa investasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan lingkungan.
“Dan tetap tidak boleh merusak alam,” ujarnya.
Rhenald kemudian secara khusus menyinggung pembicaraan mengenai data center bersama KDM. Ia menekankan bahwa pemerintah harus tegas apabila sebuah proyek investasi terbukti melanggar ketentuan.
“Gak boleh merusak lingkungan. Itu sebabnya tadi kita bicara soal data center dan Kang Dedi mengatakan dan berjanji akan mengatakan, kalau itu melanggar, tentu akan ada sanksinya,” kata Rhenald.
Pembahasan tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan data center BDx di Jatiluhur. Proyek tersebut menjadi perhatian karena data center membutuhkan dukungan infrastruktur dan sumber daya dalam skala besar, sehingga aspek lingkungan menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangannya.
KDM menegaskan pemerintah Jawa Barat tetap terbuka terhadap investasi. Namun, keterbukaan tersebut tidak berarti pemerintah memberikan kelonggaran terhadap aturan lingkungan.
“Iya, kita tegas aja. Investasi harus datang, tapi lingkungan harus dijaga. Tidak boleh rusak. Tidak boleh rusak,” ujar KDM.
Sikap tersebut menjadi penegasan KDM dalam menyikapi investasi data center di Jatiluhur. Di satu sisi, proyek seperti data center dinilai memiliki potensi untuk memperkuat investasi dan ekonomi digital di Jawa Barat. Di sisi lain, pemerintah memastikan pembangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
KDM pun meminta Rhenald terus memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan di Jawa Barat.
“Terima kasih, Prof. Terima kasih, Kang. Ditunggu sarannya. Ingatkan saya kalau salah,” kata KDM.
Pesan mengenai lingkungan itu terasa semakin kuat karena pertemuan berlangsung di Rumah Perubahan, yang dikelilingi pepohonan besar dan bambu. KDM bahkan sempat bercerita mengenai sejumlah pohon yang tumbuh di kawasan tersebut.
“Ini kita di Rumah Perubahan, rumahnya dikelilingi bambu-bambu dan pohon-pohon besar. Ada pohon sakral yang tidak boleh ditebang, banyak di sini namanya pohon beringin,” kata KDM.
Ia juga menyoroti keberadaan pohon rengas yang disebut telah berusia sekitar 80 tahun dan tumbuh di pinggir sungai.
“Ada pohon rengas yang sudah 80 tahun. Itu biasanya adanya di pinggir sungai. Getahnya gatal,” ujar KDM.
Sebelumnya, Rhenald meminta KDM tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait investasi data center di Jatiluhur.
Ia mengingatkan bahwa kebutuhan air untuk data center, terutama yang berbasis AI, harus dihitung secara utuh dengan mempertimbangkan fungsi Waduk Jatiluhur yang sudah digunakan untuk irigasi, air baku, industri, pertanian, perikanan hingga pembangkit listrik.
“Jadi pemerintah daerah waspada deh ya. Jangan sekadar drama untuk kemudian kita melakukan apa itu, peletakan batu pertama lalu seakan-akan itu lapangan pekerjaan. Kita butuh kok AI. Tetapi kita juga harus menjaga kehidupan ini,” kata Rhenald.
Rhenald juga secara tidak langsung mengkritik sikap pemerintah yang dinilainya perlu lebih hati-hati sebelum memberikan ruang bagi investasi tersebut.
Menurut dia, seorang pemimpin harus melihat persoalan secara utuh dan terintegrasi, bukan terburu-buru mengambil keputusan setelah investasi berjalan.
“Jangan sampai menyelesaikan satu persoalan menciptakan persoalan-persoalan baru. Seorang pemimpin rendahnya bisa melihat itu secara utuh, terintegrasi. Jangan terburu-buru,” ujar Rhenald.
Ia menekankan persoalan tersebut penting dikaji sejak awal, terlebih ketika investor sudah mengeluarkan modal dan pemerintah telah memberikan komitmen tertentu.
“Orang juga sudah investasi barangkali. Sudah dijanjikan pada investornya. Jadi kita memang harus correct,” kata Rhenald.
