POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung, Khairullah telah mengambil sikap ihwal posisi Wakil Walikota Bandung.
Menurutnya, sejak awal PKS mengusung pasangan Oded -Yana di Pilwalkot 2018 berkoalisi dengan Partai Gerindra. Jika sekarang memang PKS tidak bisa menempatkan kadernya di posisi Wakil Walikota Bandung pasca-meninggalnya Oded M. Danial, pihakanya akan tetap mengawal janji politik pasangan tersebut.
“Sudah dipastikan tidak bisa menduduki posisi Wakil Wali Kota Bandung, PKS tidak akan menjadi oposisi. Tapi kami menyayangkan berlarut-larutnya proses pendefinitifan Walikota Bandung pasca-wafatnya Walikota Oded Mohamad Danial pada 10 Desember 2021,” ujar Khairullah kepada wartawan, Minggu (27/03/2022).
Ia menilai, kelambatan proses pendefinitifan Walikota Bandung pasca-wafatnya Walikota Oded Mohamad Danial berdampak pada keutuhan kepemimpinan di Kota Bandung dimana berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga.
“Rangkaian proses pemberhentian Oded M Danial sebagai Walikota Bandung karena meninggal, hingga pengangkatan Yana Mulyana sebagai Wali Kota definitive, seharusnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Bahkan undang-undang beserta peraturan yang ada sudah mensyaratkan pewaktuan pada setiap tahapan prosesnya,” papar Iyung sapaan Khairullah.
Iyung mengatakan, lambatnya proses penetapan Plt. Wali Kota menjadi Walikota definitif telah menutup kesempatan pengisian kekosongan Wakil Walikota yang peranannya tidak dapat dianggap minor.
“Karena Wakil Walikota Bandung memiliki tugas-tugas atributif yang melekat maupun tugas-tugas delegatif sebagai kesepakatan pembagian peran dengan Walikota. Tugas seperti penanggulangan kemiskinan yang diamanahkan kepada Wakil Wali Kota sebagai ketua TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) menghadapi tantangan nyata di Kota Bandung,” paparnya.
Baca Juga: Soal Posisi Wakil Walikota Bandung, PKS Respon Begini
Belum termasuk tugas-tugas Wakil Walikota lainnya yang bagi kota sekelas Kota Bandung, dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi, selalu dituntut untuk menghadirkan layanan prima (service excellence) bagi warganya yang sudah barang tentu tidak dapat dianggap sepele.
“PKS Kota Bandung memandang bahwa warga Kota Bandung lah yang paling dirugikan dari lambatnya proses penetapan Plt. Wali Kota menjadi Wali Kota definitif ini,” tambahnya.
Baca Juga: PKS Bandung Barat Targetkan Kemenangan di 2024
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengatakan, proses pengangkatan Yana Mulyana Sebagai Wali Kota Bandung definitif seharusnya tidak menemuai banyak kendala. Bahkan Tedy juga sudah memastikan hal tersebut kepada pihak provinsi.
“Kita pernah tanyakan ke Provinsi apakah ada kekurangan, tapi katanya sudah di upload dan tidak ada masalah. Karenanya, melalui Anggota Komisi II DPR RI, kita sudah mempertanyakan dan mudah-mudahan ada evaluasi,” tambahnya.
