Mahasiswa ITB Minta Anggaran Negara Lebih Berpihak ke Daya Beli Rakyat dan Industri

Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar aksi penyampaian pernyataan sikap di kawasan kampus ITB, Bandung, Rabu (17/6). Mahasiswa membawa empat tuntutan kepada pemerintah, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan industrialisasi berbasis riset dan manufaktur, hingga pembenahan komunikasi publik berbasis data. Foto : Taofik Achmad Hidayat/Pojok Bandung.

Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar aksi penyampaian pernyataan sikap di kawasan kampus ITB, Bandung, Rabu (17/6). Mahasiswa membawa empat tuntutan kepada pemerintah, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan industrialisasi berbasis riset dan manufaktur, hingga pembenahan komunikasi publik berbasis data. Foto : Taofik Achmad Hidayat/Pojok Bandung.

POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) menyuarakan empat tuntutan kepada pemerintah dalam aksi yang digelar, Rabu (17/6/2026).

Tuntutan mencakup perbaikan pengelolaan fiskal, evaluasi program pemerintah, penguatan industrialisasi berbasis riset, hingga pembenahan komunikasi publik yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Ketua K3 BEM ITB, Nahda Nabila mengatakan aksi dilatarbelakangi berbagai persoalan nasional yang menurut mahasiswa membutuhkan langkah perbaikan yang lebih serius dan terukur. Kondisi saat ini menunjukkan masih adanya sejumlah catatan dalam tata kelola pemerintahan yang berdampak pada masyarakat.

“Kami melihat bagaimana realitas bangsa yang kita hadapi saat ini, berbagai isu yang kita hadapi, dan berbagai catatan tata kelola yang masih perlu diperbaiki,” ujar Nahda saat menyampaikan pernyataan sikap di hadapan massa aksi, Rabu (17/6/2026).

Tuntutan pertama yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan pengelolaan fiskal negara. KM ITB meminta pemerintah menjalankan langkah-langkah yang lebih bertanggung jawab melalui efisiensi anggaran serta evaluasi terhadap sejumlah program yang dinilai perlu diperbaiki.

Nahda menjelaskan pemerintah juga perlu melakukan realokasi belanja negara agar lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran negara seharusnya mampu memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong sektor produktif yang memiliki efek berantai terhadap perekonomian.

“Langkah-langkah tanggung jawab fiskal melalui efisiensi anggaran, perbaikan program-program pemerintah, serta realokasi pengeluaran untuk penguatan daya beli masyarakat dan industri manufaktur menjadi salah satu tuntutan yang kami bawa,” katanya. (dsn)

loading...

Feeds