POJOKBANDUNG.COM, KABUPATEN BANDUNG – Polresta Bandung menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas proses rekrutmen anggota Polri dengan memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan seiring dengan tingginya jumlah peserta yang mencapai 604 calon siswa yang telah lolos tahap verifikasi administrasi.
Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengingatkan seluruh peserta agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur instan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara objektif dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
“Prinsip BETAH yang diterapkan dalam rekrutmen Polri menjadi jaminan bahwa proses seleksi berlangsung secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Prinsip tersebut juga menjadi bentuk komitmen dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujar dia, Senin (6/4/2026).
Kapolresta menekankan bahwa menjadi anggota Polri membutuhkan perjuangan yang serius serta komitmen tinggi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, setiap peserta diminta untuk mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam menghadapi proses seleksi.
“Rincian peserta menunjukkan keberagaman jalur seleksi yang diikuti, mulai dari Akademi Kepolisian hingga Bintara dan Tamtama yang memiliki standar penilaian masing-masing. Jalur Bintara menjadi yang paling diminati oleh peserta dibandingkan jalur lainnya,” ujar dia.
Polresta Bandung memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi akan diawasi secara ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kecurangan. Pengawasan ini penting untuk menjaga kualitas hasil seleksi yang diharapkan.
“Selain itu, peserta juga diingatkan untuk menjaga integritas selama mengikuti seleksi dengan tidak mencoba mencari jalan pintas yang melanggar aturan. Sikap jujur dan disiplin menjadi kunci utama dalam meraih keberhasilan,” ungkap dia.
Dengan jumlah peserta yang besar, tantangan bagi panitia seleksi semakin kompleks dalam memastikan proses berjalan adil dan profesional. Namun demikian, komitmen terhadap transparansi tetap menjadi prioritas utama. (kus)
