POJOKBANDUNG.com, BANDUNG — Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Sumasna, mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima ASN pindahan dari Tapanuli Utara pada tahun 2022. Pengumuman ini disampaikan menyusul viralnya berita tentang seorang ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diduga terlibat dalam video porno yang viral di media sosial beberapa waktu ke belakang.
Sumasna menjelaskan bahwa ASN yang pindah tersebut kini bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Inisial ASN tersebut cocok dengan yang disebutkan dalam berita, yaitu TS. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kebenaran keterlibatan ASN tersebut dalam video yang dimaksud.
“Kami baru mengetahui berita ini sekitar jam dua siang tadi dan segera melakukan penelusuran. Memang betul ada ASN pindahan dari Tapanuli Utara tahun 2022 yang kini berdinas di DPM Desa dengan inisial yang sama dengan yang diberitakan. Namun, kami belum bisa masuk ke substansi mengenai kebenaran video tersebut,” kata Sumasna.
Pihaknya pun kini telah meminta DPM Desa untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai kebenaran berita ini. Langkah ini diambil sebagai bagian dari investigasi internal untuk memastikan apakah ASN yang pindah dari Tapanuli Utara tersebut benar-benar terkait dengan kasus yang sedang ramai dibicarakan.
“Saat ini, kami hanya bisa menegaskan adanya ASN pindahan dari Tapanuli Utara dengan inisial yang disebutkan. Soal apakah benar yang bersangkutan terlibat dalam video porno itu masih dalam proses investigasi oleh pihak terkait di Tapanuli Utara,” lanjutnya.
Dia juga menekankan bahwa otoritas untuk menyelidiki kebenaran video tersebut bukanlah wewenang BKD Jabar, melainkan pihak kepolisian di Tapanuli Utara yang saat ini sedang melakukan penyelidikan.
Isu ini mencuat setelah muncul berita yang menyebutkan inisial TS dan Sekretaris Daerah (Sekda) Tapanuli Utara berinisial IS sebagai pemeran dalam video porno yang beredar luas di media sosial. Kasus ini tengah dalam proses penyelidikan oleh Polres Tapanuli Utara.
Pihaknya pun berkomitmen untuk terus memantau perkembangan investigasi ini dan akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan tidak ada pelanggaran etik atau hukum yang dilakukan oleh ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (rup)
