RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan program pendidikan gratis bagi siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat dibiayai dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
Ia menyebut sebanyak 992.125 siswa SMA dan SMK negeri menjadi penerima pembiayaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Jaminan pendidikan gratis bagi hampir 1 juta siswa anak SMA dan SMK negeri di Jawa Barat yang menjadi tanggung jawab provinsi kewenangannya,” ujar Dedi dalam unggahan di media sosialnya, Selasa (22/9/2026).
Menurut dia, pembiayaan pendidikan tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan bantuan operasional dari Pemprov Jabar.
Anggaran provinsi digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari pembayaran listrik dan air, pembangunan ruang kelas, pembangunan sekolah baru, hingga kelengkapan pendidikan lainnya.
Dedi menegaskan siswa tidak boleh dibebani pungutan dalam bentuk apa pun.
“Dan apabila masih ada pungutan, maka dipersilakan untuk dilaporkan. Kami akan memberikan sanksi pemberhentian bagi kepala sekolahnya,” katanya.
Pemprov Jabar menyiapkan anggaran Rp1,29 triliun untuk kebutuhan pelayanan siswa di sekolah. Angka tersebut belum termasuk dana BOSP dan sertifikasi guru.
Selain membiayai operasional sekolah, Pemprov Jabar memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut meliputi seragam, tas, sepatu, hingga buku.
Pada tahun ini, bantuan perlengkapan sekolah diberikan kepada 38.887 siswa dengan total anggaran Rp70 miliar. Setiap siswa dari keluarga prasejahtera mendapat bantuan senilai Rp1,8 juta per tahun.
“Anak-anak mendapat bantuan kelengkapan sekolah senilai Rp1,8 juta dalam setiap tahun untuk anak-anak keluarga prasejahtera,” ujar Dedi.
Sekolah Swasta Ikut Mendapat Bantuan
Program pendidikan gratis juga diperluas kepada siswa yang bersekolah di sekolah swasta melalui program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).
Sebanyak 31.663 siswa mendapat bantuan biaya pendidikan melalui program tersebut.
Untuk siswa SMA, bantuan SPP diberikan sebesar Rp150.000 per bulan, sedangkan siswa SMK memperoleh Rp175.000 per bulan. Selain itu, terdapat bantuan uang bangunan sebesar Rp1,5 juta.
Total anggaran yang disiapkan untuk program SSK mencapai lebih dari Rp100 miliar setiap tahun.
Pemprov Jabar juga memberikan bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta, khususnya siswa kelas 11 dan 12 yang terancam putus sekolah.
Dedi menyebut terdapat sekitar 117.000 siswa dalam kategori tersebut. Mereka mendapat bantuan tambahan pembayaran SPP sebesar Rp600.000 per siswa.
“Yang berikutnya masih ada lagi anak-anak sebanyak 117 ribu mereka terancam putus sekolah. Dan mereka mendapat bantuan untuk tambahan bayar SPP-nya Rp600 ribu per orang,” katanya.
Total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut mencapai Rp70,47 miliar.
Dedi menegaskan seluruh program pendidikan tersebut pada akhirnya bersumber dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak.
“Dan ini semua yang membiayai bukan Pemprov Jabar, bukan gubernur. Ini adalah yang membiayai warga Jawa Barat yang membayar pajak. Jadi gratisnya pendidikan di Jawa Barat itu digratiskan oleh warga Jawa Barat,” ujarnya.
