POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat mempercepat akselerasi penarikan investasi asing maupun domestik melalui pemberian fasilitas insentif fiskal serta penyelesaian hambatan (debottlenecking) penyediaan pasokan energi listrik di berbagai kawasan industri strategis. Langkah taktis ini digenjot guna mengejar target ambisius realisasi investasi bumi pasundan yang dipatok sebesar Rp314 triliun pada tahun 2026.
Komitmen besar tersebut mengemuka dalam forum Sosialisasi Kebijakan Investasi Jawa Barat 2026 yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat. Agenda strategis ini digelar bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I dan PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Barat Bagian Tengah di Kota Bandung pada Rabu (1/7).
Kepala DPMPTSP Jawa Barat, Dedi Taufik, menegaskan bahwa percepatan realisasi investasi menjadi salah satu kunci determinan dalam memutar roda pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Berdasarkan catatan historis, realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang tahun 2025 sukses menembus angka Rp296,8 triliun.
Guna menjaga tren positif tersebut, pada tahun 2026 ini pemerintah menaikkan target menjadi Rp314 triliun. Hingga triwulan I 2026, realisasi investasi di lapangan dilaporkan telah menyentuh angka Rp76,8 triliun. Meski menunjukkan tren menjanjinkan, Pemprov Jabar menilai masih diperlukan langkah-langkah terobosan luar biasa agar target akhir tahun dapat tercapai paripurna.
“Selama ini investasi di Jawa Barat konsisten memberikan kontribusi signifikan sekitar 15 persen terhadap total investasi nasional. Oleh karena itu, penyelesaian berbagai sumbatan atau hambatan investasi di Jawa Barat diyakini akan memberikan dampak domino yang positif terhadap pencapaian target investasi secara nasional,” ujar Dedi Taufik.
Menurut Dedi, para investor global dan nasional pada dasarnya membutuhkan tiga kepastian utama saat menanamkan modalnya, yakni kemudahan dalam memulai tahapan konstruksi fisik, efisiensi biaya investasi, serta kepastian ketersediaan infrastruktur pendukung, khususnya jaminan pasokan listrik. Ketiga aspek krusial tersebut wajib hadir secara bersamaan agar investasi tidak sekadar mandek di atas kertas komitmen, melainkan dapat terealisasi dengan cepat.
Sebagai instrumen pemikat, Pemprov Jabar mendorong optimalisasi pemanfaatan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Berdasarkan regulasi terbaru melalui Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 161.S Tahun 2026, jumlah kawasan industri di Jawa Barat yang resmi mengantongi izin menerapkan fasilitas KLIK melonjak tajam dua kali lipat, dari yang semula hanya 12 kawasan kini menjadi 24 kawasan industri. Penambahan titik ini diharapkan membuat investor bisa langsung memulai pembangunan pabrik tepat setelah memenuhi persyaratan dasar yang berlaku.
Selain kemudahan lapangan, forum tersebut turut membedah stimulus fiskal dengan menghadirkan Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan, Iwan Djuniardi. Dalam paparannya, Iwan menyampaikan bahwa arah kebijakan Direktorat Jenderal Pajak saat ini telah bergeser dari yang awalnya menggunakan pendekatan penegakan hukum (enforcement) kini menjadi pendekatan pelibatan (engagement), yaitu dengan memperkuat fondasi kepercayaan dan kolaborasi erat bersama wajib pajak.
Langkah ini diperkuat oleh Kantor Perwakilan DJP Jawa Barat I yang mengupas tuntas berbagai menu fasilitas perpajakan ramah investor. Berbagai stimulus yang siap diguyurkan meliputi Tax Holiday, Tax Allowance, kelonggaran fasilitas kepabeanan, fasilitas khusus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga program Super Tax Deduction yang ditujukan bagi korporasi yang aktif menggelar kegiatan penelitian, pengembangan, serta pendidikan vokasi.
Di sisi lain, jaminan ketahanan infrastruktur kelistrikan menjadi sorotan utama dalam ruang diskusi. Manajemen PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Barat Bagian Tengah memaparkan bahwa secara umum potret sistem kelistrikan di wilayah Jawa Barat saat ini sebenarnya masih berada dalam status aman dan memiliki cadangan daya (reserve margin) yang sangat memadai.
Kendati demikian, PLN tidak menampik bahwa sejumlah kawasan industri mulai mengalami tekanan kapasitas jaringan. Fenomena ini dipicu oleh melonjaknya permintaan pasokan daya listrik dalam skala masif, terutama yang datang dari menjamurnya proyek-proyek pusat data (data center) raksasa di Jawa Barat.
Untuk mengantisipasi potensi defisit pasokan di kawasan industri tersebut, PLN menawarkan solusi cepat lewat skema pembangunan gardu induk dan jaringan transmisi yang dikerjakan langsung oleh pelanggan. Mekanisme ini nantinya akan diimbangi dengan skema kompensasi potongan biaya penyambungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui ruang diskusi interaktif tersebut, para pemangku kepentingan menyepakati bahwa akselerasi investasi hanya dapat dicapai melalui integrasi tiga pilar utama, yakni kemudahan regulasi perizinan, insentif fiskal yang kompetitif, serta kesiapan infrastruktur dasar. Pemprov Jawa Barat pun menegaskan komitmennya untuk terus mengencangkan koordinasi dengan pemerintah pusat demi mendobrak segala sumbatan strategis yang dihadapi para investor di lapangan.
