POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2026 jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Tim gabungan rukyatul hilal dari Kementerian Agama, MUI, dan akademisi melakukan pemantauan hilal 1 Syawal 1447 Hijriah di Observatorium Albiruni, Unisba, Bandung, Kamis (19/3). Hasil pengamatan menunjukkan hilal tidak terlihat akibat cuaca mendung dan ketinggian bulan yang belum memenuhi kriteria.Foto : Diwan Sapta Nurmawan/Pojok Bandung. Sementara foto atas, Menag Nasaruddin Umar mengumumkan hasil sidang isbat 1 Syawal 1447 ditetapkan 21 Maret 2026. Foto: Kemenag
Keputusan tersebut diumumkan usai sidang isbat yang digelar pada Kamis (19/3/2026) di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.
Dalam sidang isbat, pemerintah mempertimbangkan hasil rukyatul hilal dari berbagai daerah serta perhitungan hisab.
Karena hilal belum memenuhi kriteria penetapan awal Syawal, maka bulan Ramadan 1447 H digenapkan menjadi 30 hari.
“Berdasarkan musyawarah hasil hisab dan rukyatul hilal yang dilaksanakan di berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia dan telah dikonfirmasi, serta setelah melalui sidang isbat. Maka pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Kemenag sebelumnya menyebut pemantauan hilal dilakukan di 117 titik di seluruh Indonesia sebelum hasilnya dibahas dalam sidang isbat nasional.
Berdasarkan data astronomi, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia dilaporkan belum memenuhi kriteria visibilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).
“Apabila kurva tadi digabungkan, di seluruh wilayah Indonesia tidak memenuhi kriteria awal bulan kamariah MABIMS,” ujar anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI, Cecep Nurwendaya, dalam seminar menjelang Sidang Isbat di Kantor Kemenag, Jakarta.
Dengan demikian, umat Islam di Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada Sabtu (21/3/2026).
Sidang isbat dihadiri oleh Ketua Komisi 8, Ketua MUI, perwakilan ormas Islam di Indonesia, para pakar dan lainnya. (jpc/kaltimpost)
