POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun Senin (19/10/2026). Dua lembaga survei, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Poltracking Indonesia, menunjukkan hasil berbeda dalam mengukur kepuasan masyarakat.
SMRC mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo merosot tajam. Sebaliknya, Poltracking menemukan bahwa mayoritas masyarakat masih percaya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasil kedua survei tersebut menjadi salah satu gambaran evaluasi publik terhadap dua tahun pemerintahan.
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menjelaskan, survei yang digelar pada 1–10 Oktober 2026 menunjukkan bahwa 53,4 persen responden tidak puas terhadap kinerja Prabowo. Sementara itu, 44,5 persen menyatakan puas dan 2,1 persen tidak memberikan jawaban.
Menurut Deni, tingkat kepuasan tersebut menjadi yang terendah dalam periode pengukuran yang dibandingkan SMRC. Pada November 2025, kepuasan publik masih mencapai 81,2 persen. Angka itu merosot 36,7 poin persentase menjadi 44,5 persen pada Oktober 2026.
Deni mengingatkan, kepuasan publik berpotensi terus menurun jika faktor-faktor yang memengaruhi penilaian terhadap presiden tidak membaik.
SMRC mengaitkan penurunan tersebut dengan penilaian masyarakat terhadap kondisi makroekonomi, politik, dan penegakan hukum. Ketidakpuasan juga sejalan dengan persepsi negatif terhadap penanganan sejumlah persoalan, terutama harga kebutuhan pokok, korupsi, dan kemiskinan.
Selain itu, mayoritas responden memberikan penilaian buruk terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
SMRC juga mengukur elektabilitas Prabowo. Dalam simulasi semi-terbuka, dukungan terhadap Prabowo turun dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi 9,8 persen pada Oktober 2026.
Poltracking Sebut Tingkat Kepuasan Stagnan
Sementara itu, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 55,3 persen. Sebanyak 40,9 persen responden menyatakan tidak puas.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda A.R. dalam keterangan tertulis menyebut tingkat kepuasan tersebut relatif stagnan pada periode Agustus hingga Oktober 2026.
Bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran dan program MBG menjadi dua alasan utama responden yang menyatakan puas. Sebaliknya, ketidakstabilan ekonomi, mahalnya harga kebutuhan pokok, dan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran menjadi alasan dominan kelompok yang tidak puas.
Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat lebih tinggi, yakni 64,8 persen. Sebanyak 32,1 persen responden menyatakan tidak percaya.
Hanta menilai, selisih tersebut menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat terhadap pemerintah masih lebih tinggi daripada penilaian terhadap hasil kinerjanya.
“Tantangan pemerintah adalah bagaimana kepercayaan tersebut dapat diikuti oleh peningkatan kepuasan melalui hasil kebijakan yang semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Daya Beli Masih Rendah
Di luar hasil survei, persoalan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski pertumbuhan ekonomi bertahan di atas 5 persen, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Upah riil dan daya beli cenderung stagnan.
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menilai pertumbuhan ekonomi belum cukup mencerminkan peningkatan kesejahteraan.
“Tidak terlalu dirasakan. Upah riil dan daya beli cenderung stagnan dua tahun terakhir, padahal perekonomian tumbuh di atas 5 persen,” kata Riefky kepada Jawa Pos Selasa (20/10/2026).
Menurut dia, tantangan pemerintah bukan sekadar menjaga pertumbuhan, melainkan memastikan hasilnya terdistribusi secara lebih merata. Ketika pendapatan riil tidak meningkat signifikan, kemampuan masyarakat untuk menambah konsumsi tetap terbatas.
Tekanan tersebut terutama dirasakan kelas menengah. Perbaikan indikator makroekonomi belum otomatis memulihkan daya beli rumah tangga. Di sisi lain, gejolak pasar keuangan menambah tantangan bagi perekonomian nasional.
Riefky juga mengkritik efektivitas program prioritas pemerintah, termasuk MBG dan berbagai program sosial. Menurut dia, program-program tersebut belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi karena masih menghadapi persoalan salah alokasi dan inefisiensi anggaran.”Tidak efektif, sejauh ini banyak misalokasi dan inefisiensi anggaran,” tegasnya.
Dia menilai perbaikan alokasi anggaran dan tata kelola menjadi kunci agar belanja negara menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata. Penyerapan anggaran saja tidak cukup jika pengeluaran pemerintah belum mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. (mim/oni/Jawa Pos)
