POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melaksanakan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) meski mendapat banyak penolakan. Gaji pekerja, baik pegawai negeri maupun karyawan swasta, akan tetap dipotong untuk program ini. Dilansir dari akun Instagram @terang_media, Selasa (4/6/2024).
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur dari pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Meskipun rencana ini menuai banyak penolakan dari berbagai pihak, gaji pekerja, baik pegawai negeri maupun karyawan swasta, tetap akan dipotong untuk mendanai program tersebut.
Moeldoko menjelaskan bahwa pelaksanaan Tapera bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Sementara itu, pelaksanaan untuk pekerja swasta akan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan bahwa akan ada sanksi bagi pekerja yang menolak mengikuti program Tapera. Ia juga menekankan bahwa program ini dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi para pekerja, terutama dalam hal kepemilikan rumah.
Penolakan terhadap program Tapera datang dari berbagai kalangan, termasuk serikat pekerja dan sejumlah organisasi masyarakat. Mereka menilai bahwa pemotongan gaji untuk Tapera memberatkan pekerja, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil pasca-pandemi. Namun, pemerintah tetap optimis bahwa program ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Moeldoko, Tapera adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia. Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menyusun mekanisme pelaksanaan dan pemotongan gaji untuk program ini. Sosialisasi kepada para pekerja dan perusahaan pun sudah mulai dilakukan.
Meski demikian, sejumlah pihak masih meminta pemerintah untuk meninjau kembali pelaksanaan program ini. Mereka mengajukan berbagai argumen dan masukan agar program Tapera dapat berjalan dengan lebih baik dan tidak membebani para pekerja.
Moeldoko mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya mendengarkan aspirasi masyarakat.
(Bim)
