POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar menggelar pertemuan dengan para pengusaha textile, alas kaki, batu bara, farmasi dan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut beberapa keluhan mengemuka dari para pengusaha, mulai dari penurunan kapasitas, geopolitik dan ekonomian global hingga besarnya biaya produksi yang memungkinkan terjadinya PHK.
Seperti contoh disektor tekstil dengan bebasnya impor ilegal yakni masuknya produk baju bekas dengan harga jual yang murah membuat perusahaan textile yang menjual produknya di tingkat lokal mengalami kesulitan dalam meraih market.
Kemudian pengusaha juga menyampaikan dari cost pembuatan textile terutama untuk penyempurnan kain 30 persennya dari batubara. Sedangkan saat ini harga batu bara terdampak dan naik dikarenakan kondisi geopolitik dan perekonomian global.
“Pengusaha mempertanyakan mengapa tidak ada pembatasan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk sektor textile. Sementara untuk sektor semen dan pupuk sudah diterapkan adanya HBA nya sebesar 90 USD/ton,” ucap Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik di Bandung, Jumat (28/10/2022).
Ning melanjutkan, tingginya harga batubara untuk textile yang saat ini mencapai 2 kali lipat jika dibanding HBA sektor semen dan pupuk tersebut sangat memberatkan para pengusaha textile.
“Maka dari itu, pengusaha meminta kami (Apindo) untuk mendiskusikan dengan pihak terkait perlu diaturnya HBA serta Domestic Market Obligation (DMO) untuk batubara sektor textil,” jelasnya.
Baca Juga: Pemkab Bandung Akan Pulihkan Ekonomi dengan Program Pinjaman Dana Bergulir
Ning menyebut, pengusaha tektil juga keluhan kesulitan bertahan karena pasar lokal yang biasa menjadi tempat mereka menjual telah diserang oleh maraknya impor baju–baju bekas.
“Apalagi dengan turunnya permintaan customer hingga 50 persen ditahun mendatang, pengusaha textil mendesak adanya upaya yang harus dilakukan Apindo untuk mencegah hal tersebut terjadi berlarut,” imbuhnya.
Baca Juga: Grab Imbangi Kenaikan Tarif dengan Layanan Baru Serta Promo Ekonomis
Ning meyakini perlunya pemahaman serta campur tangan dari pemerintah dengan sungguh–sungguh dalam mengatasi hal ini, memberlakukan safe guard sehingga keberlangsungan dunia usaha bidang pertextilan akan terus terjaga.
“Kami juga menyampaikan akan berkoordinasi dengan API dalam menyelesaikan hal tersebut,” tuturnya.
