Selain sektor tekstil, pengusaha dari sektor sepatu juga mengeluhkan pengurangan order sampai 50 persen. Sementara perusahaan tersebut tidak mempunyai karyawan kontrak. Artinya, sambung Ning, ketika order turun 50 persen maka perusahaan menjadi dilema apakah harus melakukan PHK.
“Jika merekrut ulang perusahaan harus melakukan training ulang, dan cost-nya juga tidak sedikit. Tetapi di sisi lain kalau tidak dilakukan PHK maka itu menjadi beban untuk perusahaan, dan ketidakpastian situasi ini hingga kapan berlangsung, menjadi kekhawatiran tersendiri untuk para pengusaha,” jelasnya.
Baca Juga: Menteri Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tetap Tinggi Sepanjang 2022
Ning menyampaikan, untuk menangani permasalahan tersebut adanya sistem pengurangan jam kerja dengan membayar upah sesuai jam kerja tersebut. Dengan demikian akan menjadi solusi terbaik baik untuk pengusaha supaya tidak melakukan PHK.
“Jadi nanti merekrut ulang ketika situasi membaik dan untuk pekerja, juga beruntung karena tidak di PHK meskipun penghasilan berkurang,” imbuhnya.
Baca Juga: Disperindag Jabar Gelar Food Ethnic 2022 untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Lewat Pangan Olahan Lokal
Kemudian pengusaha juga menanyakan terkait upah, dengan beratnya situasi yang dihadapi oleh para pengusaha apalagi sektor padat karya, yang dimana beban upah sangat signifikan, berbeda dengan sektor padat modal.
“Kami meminta pengusaha mampu menggali ide tentang solusi terbaik yang paling sesuai dengan bidang industri masing–masing menghindari PHK lebih jauh, mungkin dengan selang seling hari masuk, mengurangi jam kerja dan lainnya,” tuturnya.
