POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Menteri Sosial Idrus Marham akhirnya melepas jabatannya setelah beberapa kali memenuhi panggilan lembaga rasuah (KPK). Sebelum melepas jabatan, Idrus Marham menghadap Istana menemui Presiden Jokowi meminta izin
Pengamat Pemerintahan dari Gerbang Informasi Pemerintahan (GIP) Eman Sulaeman Sahri, mencermati keputusan yang diambil Idrus Marham sebagai keputusan yang tepat. Idrus Marham akan lebih fokus menghadapi dugaan kasus hukum yang membelitnya, meski belum terbukti.
“Ini sikap yang bagus dari Idrus Marham, begitu dia dapat surat penyidikan secepatnya mengundurkan diri sebagai menteri. Idrus yang baru sebentar menjabat menggantikan mensos sebelumnya ini memang ditengarai mengetahui banyak (dan akhirnya diduga terlibat) soal korupsi kerjasama PLTU Riau,” kata Direktur Eksekutif GIP Eman Sulaeman Sahri kepada kantor berita politik RMOL Jabar, Jum’at (24/8).
Idrus Marham merupakan Sekjen Partai Golkar era Setya Novanto. Sebelumnya, salah satu Anggota DPR RI asal fraksi Golkar Eni Maulani Saragih ditangkap KPK atas kasus transaksi suap melibatkan Idrus Marham. Pada tanggal 13 Juli 2018 lalu, Eni Maulani Saragih Wakil Ketua Komisi VII ditangkap KPK saat berada di rumah Idrus Marham dalam acara perayaan Ulang Tahun putra Idrus Marham.
“Ketika seorang anggota dewan ditangkap KPK, posisinya ada di rumah Idrus saat itu sedang menghadiri pesta ulang tahun keluarga Idrus,” terangnya.
Dalam pengamatan Eman, sikap kooperatif dan legowo untuk mundur dari jabatan ketika ditersangkakan ini adalah sikap ksatria.
“Di satu sisi yang bersangkutan bisa fokus pada penyelesaian perkara hukum, di sisi lain jadi tidak membebani pemerintah Jokowi, apalagi menghadapi tahun politik,” tandasnya.
