Aplikasi SPMB 2026 Jadi Biang Kerok, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Turun Langsung ke Kantor Disdik Jabar

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendengarkan langsung keluhan orang tua siswa terkait pelaksanaan SPMB 2026 di Kantor Disdik Jabar, Bandung, Selasa (9/6/2026). Foto : Diwan Sapta Nurmawan/ Pojok Banddung

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendengarkan langsung keluhan orang tua siswa terkait pelaksanaan SPMB 2026 di Kantor Disdik Jabar, Bandung, Selasa (9/6/2026). Foto : Diwan Sapta Nurmawan/ Pojok Banddung

POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turun langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar), Selasa (9/6/2026). Kedatangan Dedi merespons ihwal sengkarut dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Sejak pagi, halaman hingga aula Disdik Jabar dipenuhi orang tua siswa dari berbagai daerah. Mereka datang membawa berkas pengaduan terkait proses penerimaan peserta didik baru. Beragam keluhan disampaikan. Mulai dari akun pendaftaran yang belum terverifikasi, data peserta yang hilang dari sistem, kesulitan mengakses aplikasi, hingga persoalan peserta yang tidak lolos jalur Sekolah Maung dan harus kembali mengikuti proses SPMB reguler.

Salah satu keluhan disampaikan warga Coblong, Kota Bandung, Suhadi. Sebagai orang tua ia mengaku kebingungan setelah anaknya tidak lolos seleksi jalur akademik di SMAN Maung 5 Bandung dan harus mengikuti jalur lain dengan mekanisme akun yang berbeda.

“Saya pikir akunnya sama, pakai username dan password yang sama. Ternyata pas mau daftar PCMB enggak bisa karena akunnya beda,” kata Suhadi.

Keluhan serupa disampaikan Nurcholis Hakim. Menurut dia, dua anak kembarnya sempat masuk kuota dan telah diverifikasi pada seleksi akademik SMAN 3 Bandung. Namun menjelang penutupan seleksi, data yang sebelumnya muncul tiba-tiba hilang dari sistem.

“Terakhir verifikasi tiba-tiba hilang. Hilang data 65 orang yang diverifikasi, tiba-tiba pas saya buka nol. Semua hilang, termasuk anak saya yang sudah masuk kuota itu,” ujar Nurcholis.

Saat berdialog dengan para orang tua siswa di Kantor Disdik Jabar, Dedi mendengarkan langsung berbagai persoalan yang mereka alami. Ia juga memanggil sejumlah petugas teknis yang bertanggung jawab terhadap sistem aplikasi SPMB untuk memberikan penjelasan di hadapan masyarakat. Menurutnya, jawaban yang disampaikan petugas belum mampu menjelaskan secara rinci akar persoalan yang menyebabkan berbagai gangguan dalam proses pendaftaran. Dari hasil pengamatannya, masalah utama justru berada pada sistem teknologi yang digunakan.

“Kalau menurut saya sih nggak ribet. Ini kan kalau sudah dari 340.000 calon murid beberapa problem yang disebabkan oleh teknis aplikasi, saya lihat,” ucapnya.

Karena itu, Dedi memastikan akan memanggil pihak pengembang aplikasi untuk memberikan penjelasan secara langsung. Ia ingin mengetahui proses pembangunan sistem, termasuk alasan munculnya berbagai kendala yang menghambat pelayanan kepada masyarakat.

“Makanya hari ini saya ingin panggil yang menggunakan aplikasinya, yang membuatnya, karena ketentuan Gubernur seharusnya aplikasi tidak dibuat oleh dinas teknis. Aplikasi itu harus dibuat oleh Diskominfo atau terintegrasi oleh Diskominfo,” katanya.

Dedi menilai sejumlah persoalan sebenarnya dapat diminimalisir apabila pengembangan aplikasi dilakukan dengan lebih matang. Ia menduga sistem yang digunakan saat ini dibangun dari awal. Padahal sebelumnya sudah tersedia platform yang dapat disempurnakan.

“Kalau saya melihat problemnya tadi sederhana. Seharusnya fitur yang sudah ada itu tinggal disempurnakan. Tetapi kalau saya melihat tadi bahwa dia membuat aplikasinya dari nol (awal),” ujar Dedi.

Di tengah banyaknya sorotan publik terhadap pelaksanaan SPMB, Dedi juga merespons isu dugaan praktik jual beli kursi sekolah yang ramai diperbincangkan masyarakat. Dedi menegaskan setiap dugaan pelanggaran harus disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Di mana? Sebutin. Jangan isu, sok sebutin. Siapa yang jual beli, sebutin namanya, siapa gurunya, siapa pejabatnya, sebutin. Laporin aja. Proses hukum,” ujar Dedi.

Dedi menegaskan Pemprov Jabar tidak akan mentoleransi segala bentuk kecurangan dalam sistem penerimaan siswa baru. Ia menilai mekanisme seleksi telah dirancang terbuka dan berbasis sistem sehingga peluang terjadinya penyimpangan seharusnya dapat ditekan semaksimal mungkin.

Dedi mengatakan tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus dalam proses seleksi tahun ini. Ia menyebut sejumlah anak pejabat juga tidak lolos karena mengikuti mekanisme yang sama dengan peserta lainnya.

“Sudah jelas, anak pejabat aja banyak yang tidak lulus,” katanya.

Dedi mengungkapkan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi pelaksanaan SPMB 2026. Namun ia meminta pengawasan dilakukan secara bertanggung jawab dengan menyampaikan data dan fakta yang valid, bukan sekadar menyebarkan isu yang belum terverifikasi.

Dedi pun memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem teknologi informasi SPMB 2026. Selain menelusuri penyebab gangguan aplikasi, evaluasi juga dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan transparan, objektif, serta bebas dari praktik kecurangan yang merugikan masyarakat.(dsn)

 

KELUHAN ORANG TUA

– Akun calon murid/ pendaftar tak kunjung terverifikasi.

– Data peserta tiba-tiba hilang.

– Kesulitan mengakses akun.

– Gangguan sistem pada jalur seleksi Sekolah Maung.

– Gangguan sistem membuat siswa terpaksa mengikuti jalur reguler.

– Orang tua juga bingung teknis perhitungan skor dan sistem informasi.

– Transparansi nilai yang dipertanyakan.

– Hingga isu adanya siswa titipan.

 

DATA DAN FAKTA

– Persoalan utama pelaksanaan SPMB 2026 pada teknis aplikasi pendaftaran.

– Keluhan muncul berkaitan langsung dengan persoalan teknis pada sistem digital.

– Sistem eror diduga karena membangun ulang aplikasi SPMB 2026 dari awal.

– Padahal sistem baru seharusnya menyempurnakan aplikasi yang ada tahun-tahun sebelumnya.

– Keputusan membangun aplikasi dari nol menimbulkan persoalan baru.

– Bahkan aplikasi baru ini dinilai tidak melalui pengujian yang matang.

– Seharusnya aplikasi SPMB tidak dibuat oleh Dinas Teknis (Disdik).

– Aplikasi harus dibuat oleh Diskominfo atau terintegrasi dengan Diskominfo

– Pemprov Jabar akan evaluasi menyeluruh sistem teknologi informasi SPMB 2026.

– Evaluasi untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas aplikasi yang mengalami gangguan.

– Proses penerimaan siswa baru berlangsung pada 15 Juni 2026.

– Tahapan pemetaan dilakukan lebih awal agar persoalan dapat diketahui dan diselesaikan sebelum memasuki masa penerimaan resmi.

– Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi akan memanggil pihak pengembang aplikasi.

 

 

loading...

Feeds