POJOKBANDUNG.COM, SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui platform digital yang mengintegrasikan laporan harian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sistem ini digunakan untuk memastikan makanan yang diproduksi dapur sesuai dengan yang diterima sekolah, baik dari sisi menu, bahan baku maupun kandungan gizinya.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, setiap SPPG diwajibkan menyampaikan laporan harian melalui platform tersebut. Laporan mencakup dokumentasi foto makanan, bahan baku, nilai gizi hingga kandungan kalori.
“Setiap hari harus dilaporkan oleh SPPG, fotonya, nilai gizi atau kalorinya, bahan-bahannya seperti apa. Di sekolah pun fotonya disampaikan melalui platform tersebut,” kata Dony, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di dapur penyedia makanan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan makanan yang didistribusikan benar-benar sesuai dengan hasil produksi.
Karena itu, dokumentasi dilakukan dari dua titik, yakni dapur SPPG sebagai tempat produksi dan sekolah sebagai penerima manfaat. Foto makanan di sekolah diambil sebelum dikonsumsi siswa agar kondisinya bisa dibandingkan dengan laporan dari dapur.
“Memastikan hulunya kan dapur, hilirnya adalah sekolah. Sama enggak antara yang dibuat di dapur dengan yang didistribusikan di sekolah?” ujarnya.
Pengawasan tersebut dinilai penting mengingat cakupan program MBG di Sumedang sudah mencapai sekitar 312 ribu penerima manfaat yang dilayani 109 SPPG aktif. Besarnya cakupan program membutuhkan sistem pemantauan yang mampu mengawasi proses penyediaan hingga pendistribusian makanan secara berkelanjutan.
Tak hanya mengandalkan pelaporan digital, Pemkab Sumedang juga berencana mengembangkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Teknologi tersebut nantinya diharapkan dapat membantu menganalisis kesesuaian kandungan gizi dan kalori makanan dengan standar yang telah ditetapkan.
Menurut Dony, langkah penguatan pengawasan ini menjadi penting di tengah besarnya pelaksanaan program MBG secara nasional. Badan Gizi Nasional mencatat, hingga 20 Oktober 2026, program tersebut telah menjangkau 57,49 juta penerima manfaat melalui 26.385 SPPG yang beroperasi.
Di sisi lain, hingga 30 September 2026, sebanyak 1.276 SPPG dilaporkan ditutup sementara karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Melalui sistem digital dan rencana penerapan AI, Pemkab Sumedang berupaya memastikan pengawasan MBG tidak sebatas pada jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga menyangkut kesesuaian kualitas, kandungan gizi, dan keamanan pangan yang diterima para siswa,” tuturnya. (gun)




















