POJOKBANDUNG.COM, KOTA CIMAHI – Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, Pemerintah Kota Cimahi bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada tujuh orang ahli waris pekerja rentan di Kota Cimahi yang meninggal dunia karena sakit.
Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, bersama Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Rumiati, pada kegiatan Apel Pagi dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
Total santunan yang diserahkan kepada tujuh ahli waris tersebut mencapai Rp166.000.000 (seratus enam puluh enam juta rupiah). Santunan tersebut terdiri dari manfaat Jaminan Kematian sebesar Rp42 juta untuk masing-masing tiga ahli waris dan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10 juta untuk masing-masing empat ahli waris.
Adapun tujuh penerima manfaat tersebut merupakan ahli waris dari pekerja sektor informal atau pekerja rentan di Kota Cimahi, dengan berbagai profesi, yaitu pemilah sampah, penjual kue basah, tukang jahit, tukang ojek pangkalan, penjual gorengan, penjual mainan, dan kuli bangunan yang berasal dari sejumlah kelurahan di Kota Cimahi.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menyampaikan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya para pekerja sektor informal yang memiliki risiko pekerjaan dan keterbatasan perlindungan sosial.
“Penyerahan santunan ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen Pemerintah Kota Cimahi untuk memastikan masyarakat, khususnya pekerja rentan, mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kita ingin para pekerja dapat menjalankan aktivitas dan mencari nafkah dengan lebih tenang karena ada perlindungan bagi mereka dan keluarganya apabila terjadi risiko yang tidak diharapkan,” ungkap Adhitia.
Ia juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga semakin banyak pekerja di Kota Cimahi yang terlindungi.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Rumiati, menyampaikan bahwa santunan yang diberikan merupakan manfaat nyata dari program BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya.
“Risiko meninggal dunia dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja, tanpa memandang jenis pekerjaan maupun latar belakang seseorang. Melalui program Jaminan Kematian, BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan perlindungan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan agar dapat membantu meringankan beban ekonomi setelah kehilangan anggota keluarga yang menjadi pencari nafkah,” jelas Rumiati.
Rumiati menambahkan bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja formal atau penerima upah, tetapi juga terbuka bagi pekerja sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), seperti pedagang, marbot, asisten rumah tangga, pengemudi ojek, pekerja bangunan, hingga pelaku usaha mikro.
Menurutnya, dengan iuran yang terjangkau, pekerja mandiri dapat memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Program JKK memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, sedangkan program JKM memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Cimahi yang bekerja di sektor informal untuk segera mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jangan menunggu risiko terjadi baru menyadari pentingnya perlindungan. Dengan menjadi peserta, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan bagi keluarga yang kita cintai,” tambah Rumiati.
Melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Cimahi dan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan semakin banyak pekerja rentan yang mendapatkan akses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sinergi ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi. (sol)




















