Bupati Bandung Dadang Supriatna Tegaskan Aparatur Desa Harus Antikorupsi


Bupati Bandung Dadang Supriatna membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Gedung Budaya Soreang, Senin (16/11/2026). Foto : 

Istimewa

Bupati Bandung Dadang Supriatna membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Gedung Budaya Soreang, Senin (16/11/2026). Foto : Istimewa

POJOKBANDUNG.COM, KABUPATEN BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan seluruh aparatur desa harus memiliki integritas dan menjauhi praktik korupsi dalam menjalankan pemerintahan. Pengawasan pengelolaan keuangan desa, menurutnya, harus dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan.

Penegasan tersebut disampaikan Dadang saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Gedung Budaya Soreang, Senin (16/11/2026).

Kegiatan itu diikuti 841 peserta dari unsur pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa. Dadang mengatakan, pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Upaya tersebut harus dimulai sejak penyusunan program agar setiap kegiatan pembangunan memiliki dasar perencanaan yang jelas dan sesuai ketentuan.

“Kepala desa, sekretaris desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memahami aturan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Pemahaman tersebut diperlukan agar aparatur dapat membedakan kebijakan yang diperbolehkan dan tindakan yang berpotensi melanggar hukum,” ungkap dia.

Menurutnya, perencanaan pembangunan desa harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan masyarakat. Proses tersebut berjalan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

“Setiap program pembangunan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes),” ujar dia. Perencanaan kegiatan, Ujar dia, harus disertai perhitungan kebutuhan anggaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengacu pada standar harga yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Kalau kepala desa, sekretaris desa, dan BPD sudah memahami apa yang akan dikerjakan, berapa kebutuhan biayanya, serta memastikan semuanya sesuai aturan, tidak ada alasan untuk takut. Yang tidak boleh dilakukan adalah menyimpang dari ketentuan,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Dadang meminta Inspektorat Kabupaten Bandung lebih aktif turun ke desa. Inspektorat diharapkan tidak hanya menunggu laporan, tetapi segera melakukan pemeriksaan apabila menerima informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Supardian mengatakan, seminar tersebut merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel. Tahun ini, DPMD untuk pertama kalinya melibatkan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat sebagai pemateri guna menghadirkan perspektif eksternal mengenai pencegahan korupsi.

Seminar diikuti 31 camat, 270 kepala desa, 270 sekretaris desa, dan 270 ketua BPD. Peserta mendapatkan materi mengenai strategi pencegahan korupsi, penguatan integritas aparatur, pengelolaan keuangan dan aset desa secara transparan, serta pelibatan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang antikorupsi. (kus)

loading...

Feeds