POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Pemerintah membantah kabar delapan warga negara Indonesia (WNI) direkrut menjadi tentara Rusia.
Informasi yang disebut berasal dari Badan Intelijen Pertahanan Ukraina (HUR) itu kini ramai diperbincangkan di media sosial.
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, pihaknya belum menerima laporan terkait delapan WNI yang disebut bergabung dengan militer Rusia. ”Tidak ada. Tidak menerima laporan ini. Tidak ada informasi,” ucapnya seusai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR di Jakarta, Senin (31/8).
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono ikut merespons informasi tersebut. Dia meminta masyarakat untuk menahan diri dan menunggu penelusuran dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). ”Jangan ambil kesimpulan sebelum identitas, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatannya benar-benar terverifikasi,” ucapnya kemarin (1/9).
Menurut Dave, Kemenlu telah menginstruksikan perwakilan RI di Rusia untuk menelusuri kabar tersebut dan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Dia juga tidak memungkiri adanya modus tawaran kerja bergaji tinggi di wilayah konflik. ”Ini bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk merekrut WNI tanpa memberi informasi utuh soal risiko. Kalau ditemukan unsur penipuan atau eksploitasi, harus ditindaklanjuti,” tegasnya.
Pemerintah, kata Dave, harus memperkuat pencegahan melalui edukasi agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja di zona perang. ”Perlindungan WNI tetap menjadi prioritas. Koordinasi Kemenlu, Kemenhan, dan aparat penegak hukum harus diperkuat agar persoalan serupa bisa diantisipasi sejak awal,” ucapnya.
Metode Perekrutan
Rusia diduga memiliki sejumlah cara untuk merekrut warga asing sebagai tentara. Dilansir dari Deutsche Welle (DW) dalam artikelnya 22 Juli 2026 lalu menyebutkan bahwa studi gabungan Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH), Truth Hounds, dan Biro Internasional Kazakhstan untuk Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum (KIBHR) menemukan indikasi Rusia telah membangun jaringan global untuk merekrut warga asing.
Salah seorang peneliti, Ilya Nusov, mengungkapkan, perekrut menyasar individu yang rentan secara ekonomi, sosial, maupun hukum. Metode yang digunakan mulai dari iming-iming, penipuan, hingga pemaksaan.
Berdasarkan data HUR, lebih 27 ribu warga asing diduga telah bergabung menjadi militer Rusia. Salah satunya Oscar Khagola Mutoka, warga Kenya yang berangkat ke Rusia pada musim panas 2025 untuk mencari pekerjaan.
Oscar tidak memberi tahu keluarganya jenis pekerjaan yang akan dijalani.
Seminggu setelah berangkat, Oscar mengirimkan foto dirinya mengenakan seragam militer.
Setelah itu, keluarga kehilangan kontak dengannya dan baru mengetahui Oscar telah meninggal. Hingga kini, jenazahnya belum ditemukan.
Ayah Oscar, Charles Mutoka, 72, bahkan menggelar upacara peringatan simbolis pada Mei 2026. Keluarga juga membuat tempat pemakaman sementara. ”Bagian terburuknya adalah saya bahkan tidak bisa membayangkan apakah dia dimakamkan atau tubuhnya dibuang di hutan di Rusia,” ungkapnya.
Kasus serupa dialami Arman Mondol dari Bangladesh. Dia diberi tahu akan bekerja sebagai pengemas di gudang. Untuk berangkat ke Rusia, keluarganya bahkan menjual sebagian harta dan mengambil pinjaman untuk membayar perekrut.
Namun, setibanya di Negeri Beruang Merah, Mondol justru dipaksa menandatangani kontrak militer berbahasa Rusia yang tidak dipahaminya. Dia kemudian dikirim ke medan tempur.
Menurut Mondol, warga asing kerap ditempatkan di posisi paling berbahaya. Dalam sebuah misi, kendaraan yang ditumpanginya terkena ranjau darat. Dia menjadi salah satu dari dua orang yang selamat. ”Saya masih teringat gambar-gambar itu. Bagaimana mereka tewas akibat ranjau darat. Itu mengerikan,” kenangnya.
Respons Dubes Rusia
Terpisah, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov angkat bicara soal isu delapan WNI yang menjadi tentara Rusia. Dia menegaskan, Kedutaan Besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak pernah merekrut WNI untuk menjadi bergabung dengan militer Rusia. ”Saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa kami tidak membuka pendaftaran atau perekrutan dalam bentuk apa pun untuk pasukan militer Rusia,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Meski demikian, pihaknya tidak menutup kesempatan bagi warga asing yang sudah tinggal di Rusia, baik itu pekerja, pelajar, maupun turis, memiliki kesempatan untuk bergabung dengan militer Rusia. Menurut dia, keputusan itu merupakan pilihan pribadi masing-masing individu. ”Hal itu dimungkinkan. Tapi ini adalah keputusan pribadi mereka. Kami tidak meminta siapa pun,” katanya. (raf/mia/aph/Jawa Pos)
Data Fakta Perkiraan Cara Rusia Rekrut Tentara Bayaran :
- Jaringan Perekrutan
Perusahaan swasta menjadi perantara perekrutan tentara kontrak.
Perekrut mendapat imbalan 150 ribu–1 juta rubel (sekitar Rp 25 juta – Rp 172 juta).
Data calon pekerja dikumpulkan dan dijual kepada perekrut militer.
- Tawaran Kerja Palsu
Lowongan sipil seperti satpam, sopir, staf gudang, dan pekerja hotel digunakan sebagai umpan.
Perekrutan menyasar warga Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara.
Program kuliah-kerja palsu juga digunakan untuk menarik pekerja asing.
- Paspor Disita, Kontrak Dipaksa
Paspor dan visa rekrutan disita setelah tiba di Rusia.
Rekrutan diberi kontrak militer berbahasa Rusia dan diduga dipaksa menandatanganinya.
Migran juga ditarget melalui jeratan utang, ancaman hukum, atau janji kewarganegaraan.
- Propaganda Digital
Tawaran gaji USD 750 –2.000 (sekitar Rp 11,5 juta–Rp 31 juta) disebarkan melalui Telegram, VK, dan TikTok.
Agen perjalanan dan perantara lokal membantu menarik calon rekrutan.
- Jaringan Militer Swasta
Perekrutan berlanjut melalui kelompok militer swasta seperti Redut dan Akhmat.
Jalur perekrutan menjangkau Timur Tengah, Iran, Asia Tengah, dan Kaukasus untuk mengirim rekrutan ke zona konflik.
Sumber: Meduza, Africa Center for Strategic Studies, ABC News, BBC, Africa Defense Forum
