POJOKBANDUNG.COM – Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyebut pelaksanaan 10 program prioritas Presiden di Jawa Barat secara umum berjalan baik. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memberi perhatian khusus terhadap optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Pernyataan itu disampaikan Herman usai menghadiri Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di Grand Sunshine Resort & Convention, Kabupaten Bandung, Jumat (26/6/2026).
Herman mengatakan, berbagai indikator pembangunan di Jawa Barat menunjukkan capaian positif. Inflasi daerah tetap terkendali, sementara pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional.
“Kami informasikan untuk 10 program direktif Bapak Presiden di Jawa Barat relatif baik. Mulai dari inflasi, kita ketahui inflasi Jawa Barat di kisaran 2,5 persen, terkendali tidak pernah di atas 3,5 persen maupun di bawah 1,5 persen. Demikian juga LPE triwulan I kita 5,79 persen, di atas rata-rata nasional 5,61 persen,” ujar Herman.
Selain itu, ketahanan pangan Jawa Barat juga terus menguat. Herman menyebut produksi gabah kering giling pada 2025 mencapai 10 juta ton dan menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Pemprov Jabar juga terus mengawal program pembangunan perumahan melalui rumah layak huni, skema kredit pemilikan rumah (KPR), hingga pengembangan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Sementara di sektor pendidikan, pemerintah daerah tengah mendorong pengembangan Sekolah Rakyat yang kini telah memiliki 20 rintisan.
Meski sejumlah program berjalan positif, Herman mengakui masih terdapat dua program yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yakni MBG dan KDMP.
Pada program MBG, Pemprov Jabar mendorong agar rantai pasok kebutuhan pangan memanfaatkan produk dan pelaku usaha lokal sehingga dampak ekonomi program tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
“Kami menyampaikan saran agar ekosistem dan supply chain untuk MBG ini memprioritaskan ekonomi lokal, potensi lokal. Jangan sampai di-drop dari lintas daerah, apalagi dari daerah lain. Upayakan potensi yang ada di daerah setempat itu dioptimalkan,” katanya.
Herman mengungkapkan, sekitar separuh dari lebih dari 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat telah mengantongi sertifikat laik higienitas dan sanitasi. Pemerintah menargetkan seluruh SPPG dapat segera memenuhi standar tersebut.
Ia menilai potensi ekonomi dari program MBG sangat besar. Jika seluruh SPPG beroperasi optimal, dana yang berputar melalui program tersebut di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp50 triliun.
“Apabila sudah efektif SPPG semua di Jawa Barat, dana yang bergulir menembus Rp50 triliun. Ini luar biasa. Dengan catatan uangnya bergulir di lapangan. Jangan sampai capital outflow, harus capital inflow. Duitnya masuk dan benar-benar berputar di masyarakat,” ucapnya.
Selain MBG, Herman juga menyoroti implementasi KDMP yang kini memasuki tahap operasional. Menurutnya, keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, tata kelola, infrastruktur, dan akses permodalan.
“Yang pertama masalah SDM. Kemudian tata kelola, infrastruktur, aksesibilitas modal, semuanya sangat menentukan. Pemerintah pusat komitmennya luar biasa, tinggal bagaimana implementasinya dijaga karena implementasi tidak semudah yang dibayangkan,” ujarnya.
Herman menegaskan Pemprov Jabar akan terus memastikan seluruh program prioritas Presiden berjalan efektif dan efisien. Menurutnya, ukuran keberhasilan program bukan hanya dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Yang pertama harus efektif, artinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi juga harus efisien agar tidak boros. Program-program ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.
