POJOKBANDUNG.COM, BANDUNG – Pengurus baru DPW PPP Jawa Barat mempertanyakan pengelolaan anggaran dan aset partai oleh kepengurusan sebelumnya, sembari menegaskan komitmen untuk tetap membuka ruang komunikasi dan konsolidasi internal.
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPW PPP Jabar, Samsul Maarif, mengatakan, kepengurusan saat ini ingin memastikan seluruh administrasi dan keuangan partai berjalan transparan dan akuntabel. Menurutnya, klarifikasi terhadap pengelolaan dana menjadi bagian penting dalam penataan organisasi ke depan.
“Kami ingin fokus menjalankan program kepartaian. Tapi di saat yang sama, kami juga perlu memastikan pertanggungjawaban keuangan sebelumnya jelas,” ujar Samsul di sela rapat internal, Rabu (4/3/2026).
Ia menegaskan, secara politik organisasi pihaknya tidak ingin larut dalam polemik yang berlarut-larut. Konsolidasi dinilai lebih penting ketimbang saling menggugat.
Namun demikian, ia menyebut klarifikasi atas pengelolaan dana, termasuk dana saksi dan aset partai, merupakan hal wajar dalam proses transisi kepengurusan.
Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW PPP Jabar, Yosep Saepul Akbar, menambahkan, hingga kini pihaknya belum menerima gugatan resmi apa pun. Meski begitu, penataan administrasi tetap dilakukan, termasuk meminta penjelasan terkait penggunaan anggaran.
“Berdasarkan informasi dari DPP, dana saksi nilainya sekitar Rp 9 miliar. Peruntukannya apa? Itu wajar jika kami tanyakan, karena ini menyangkut uang untuk kepentingan partai,” kata Yosep.
Selain dana saksi, pengurus baru juga melakukan inventarisasi aset partai, seperti kendaraan dan perlengkapan lainnya. Yosep mengaku telah mengundang bendahara kepengurusan sebelumnya untuk memberikan penjelasan, namun belum ada tanggapan.
“Kami hanya ingin memastikan pertanggungjawaban keuangan masa lalu jelas. Jangan hanya berbicara soal gugatan, tetapi laporan penggunaan anggaran juga harus disampaikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Samsul menegaskan tidak ada tendensi pribadi terhadap kepengurusan lama. Ia menyebut para pendahulu memiliki jasa dalam membesarkan partai, termasuk meningkatkan perolehan kursi DPRD Jawa Barat dari tiga menjadi enam kursi pada Pemilu terakhir.
Meski begitu, capaian tersebut dinilai belum maksimal karena masih ada sejumlah DPC yang kehilangan kursi di daerah.
“Target kami harus meningkat lagi. Kita pernah berada di angka yang lebih tinggi. Itu yang harus kita kejar bersama, dengan organisasi yang lebih tertib dan transparan,” katanya.
