POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Bandung Oded M.Danial dan Yana Mulyana mengaku tidak mau mengobral janji. Telebih terkait masalah honor dan pendanaan kampanyenya.
“Bagaimanapun juga, untuk menganggarkan sesuatu kita harus hitung betul-betul sesuai kemampuan anggaran,” Oded M.Danial, kepada wartawan, Selasa (20/2).
Dalam kesempatan itu, Oded mengunjungi warga 03 Keluraha Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay. Ia menyampaikan masalah tersebut terkait keluhan warga yang meminta kenaikan honor bagi petugas Linmas.
Menurut calon yang diusung Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) ini, tidak mungkin begitu saja menaikkan honor Linmas. Sebab, nanti akan diikuti dengan tuntutan dari petugas lain termasuk Ketua RW dan RT yang sekarang mendapat honor Rp500 ribu.
“Apalagi, kalau honor Linmas kan hanya untuk perorangan, bukan untuk masyarakat secara keseluruhan,” terangnya.
Lain halnya dengan kenaikan dana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang dananya memang untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat.
Untuk anggaran PIPPK, pasangan yang disebut OYA ini berani menjanjikan kenaikan hingga Rp200 juta jika terpilih nanti. Alokasi dana tahun ini baru Rp100 juta.
“Mudah-mudahan, anggota dewan punya pemikiran yang sama dengan kita, sehingga bisa menyetujui usulan kita,” katanya.
Untuk evaluasi penyaluran dana PIPPK, Oded mengakui masih ada kekurangan, yaitu potongan dari pihak ketiga yang mengelola pencairan dana PIPPK.
Dilibatkannya pihak ketiga karena ketua RW dianggap belum bisa membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) untuk penggunaan dana PIPPK.
“Karena kan penggunaan dana PIPPK itu harus ada LPJ-nya,” tambah Oded.
Dengan sistem pencairan seperti ini, otomatis akan banyak potongan. Di antaranya pajak, keuntungan untuk pihak ketiga, dan lain-lain.
“Kalau bisa efektif sebesar 50 persen dari besarnya anggaran saja, itu sudah bagus,” katanya.
Untuk itu, pasangan OYA berjanji akan membuat program pelatihan untuk para ketua RW. Sehingga, pencairan sampai penggunaan, anggaran bisa dilakukan secara swadaya.
“Karena esensi dari PIPPK adalah kemandirian masyarakat dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan keuangan,” paparnya.
