Pemkot Bandung Kejar Perbaikan 3.500 Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu

POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan perbaikan sekitar 3.000 hingga 3.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tuntas sepanjang 2026. Penyelesaian program dikejar hingga Desember, baik melalui bantuan pemerintah pusat maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Luthfi Firdaus mengatakan perbaikan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat maupun APBD daerah masih terus berjalan. Sejumlah unit sudah memasuki tahap penyelesaian.
“Dari pemerintah pusat, alokasi yang diberikan sebanyak 1.458 unit. Saat ini sekitar 700 unit sudah dalam proses penyelesaian. Kami berharap seluruhnya bisa selesai pada Desember mendatang,” ujar Luthfi, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan selain bantuan pusat, Pemkot Bandung mengalokasikan program Rutilahu melalui APBD dengan sasaran sekitar 1.900 unit rumah. Pelaksanaannya kini telah mencapai 60 hingga 70 persen dan masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Luthfi memyebut dengan dua sumber pembiayaan, DPKP memperkirakan total rumah yang dapat diperbaiki sepanjang tahun 2026 mencapai 3.000 hingga 3.500 unit.
“Penyelesaian seluruh pekerjaan menjadi perhatian agar target penanganan rumah tidak layak huni dapat tercapai,” katanya.
Luthfi mengungkapkan keberhasilan pelaksanaan program tahun berjalan juga berkaitan dengan peluang Kota Bandung memperoleh bantuan di tahun 2027. Pemerintah pusat terlebih dahulu melihat kemampuan daerah dalam merealisasikan bantuan yang telah dialokasikan.
Ia menuturkan jika seluruh target tahun ini dapat diselesaikan hingga 100 persen, peluang memperoleh bantuan lanjutan dinilai semakin terbuka. Sebaliknya, realisasi yang tidak optimal berpotensi memengaruhi jumlah bantuan pada tahun berikutnya.
“Untuk 2027, DPKP telah mengusulkan sekitar 1.600 unit Rutilahu melalui BPBD Kota Bandung. Namun, jumlah masih menunggu kepastian alokasi bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” ucapnya.
Ia mengatakan penanganan rumah tidak layak huni juga menjadi bagian dari upaya mengurangi kawasan kumuh di Kota Bandung. Berdasarkan data DPKP, luas kawasan kumuh di kota ini masih berada di angka sekitar 285 hektare atau lebih dari satu persen luas wilayah kota.
DPKP masih menghitung capaian pengurangan kawasan kumuh hingga akhir 2026. Hasilnya akan menjadi bagian dari laporan dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
“Penyelesaian ribuan unit Rutilahu tahun ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas tempat tinggal warga, tetapi juga menjadi salah satu indikator pelaksanaan program penataan perumahan dan permukiman di Kota Bandung,” ujar Luthfi. (dsn)

loading...

Feeds