POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Kebutuhan masyarakat di setiap wilayah Kota Bandung menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendorong agar persoalan yang dihadapi warga di lingkungan masing-masing terlebih dahulu dipetakan sebelum diterjemahkan menjadi kegiatan melalui Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama (Prakarsa).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan kondisi dan persoalan setiap wilayah tidak selalu sama. Karena itu, program pembangunan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengikuti pola kegiatan yang ditentukan dari tingkat pemerintahan di atasnya.
Farhan mengungkapkan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam menentukan persoalan yang perlu diprioritaskan. Masukan warga diperlukan agar pemerintah mengetahui kebutuhan sebenarnya, sekaligus menghindari pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan.
“Prakarsa mesti datang dari bawah. Bukan top-down,” ujar Farhan, Minggu (1/11/2026).
Ia menjelaskan pendekatan berbasis kebutuhan warga menjadi salah satu prinsip dalam pelaksanaan Prakarsa. Pemkot tidak hanya menyusun kegiatan, tetapi juga perlu memastikan setiap program berangkat dari persoalan yang ditemukan masyarakat.
Menurutnya, untuk menjalankan pendekatan, peran aparatur kewilayahan menjadi penting.
Sekretaris kecamatan (Sekcam) dan sekretaris kelurahan (Seklur) diharapkan mampu menggali aspirasi, identifikasi persoalan, serta membantu menyusun kebutuhan masyarakat menjadi rencana kegiatan yang terarah.
Farhan menegaskan keterlibatan masyarakat tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah. Pemkot Bandung tetap memberikan pendampingan, dukungan administratif, serta memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan.
Selain kesesuaian dengan kebutuhan warga, setiap kegiatan juga harus memiliki ukuran keberhasilan. Pemkot perlu mengetahui persoalan yang hendak diselesaikan, hasil yang ditargetkan, hingga manfaat yang diterima masyarakat setelah kegiatan selesai.
“Dari bawah masalah dan kebutuhan diterjemahkan menjadi kegiatan. Output-nya terukur. Outcome-nya pemanfaatan terukur. Benefit dirasakan oleh semua pihak,” katanya.
Keberhasilan program tidak cukup dilihat dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran. Dampak terhadap masyarakat juga harus menjadi bagian dari penilaian.
Farhan turut menekankan pentingnya tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari penyusunan rencana, penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi harus dilakukan secara terukur dan transparan.
“Melalui Prakarsa, penyusunan pembangunan di tingkat kewilayahan semakin memperhatikan persoalan konkret masyarakat. Pemetaan kebutuhan yang tepat, mampu memberikan manfaat langsung dan menjawab persoalan warga,” ujar Farhan. (dsn)




















