POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Menjelang pemilihan umum, legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemilihan Presiden 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI gelar simulasi rekapitulasi suara untuk pemilu 2019 tingkat kecamatan di Pendopo Kecamatan Gedebage Kota Bandung, Rabu (3/10).
Divisi Teknis KPU RI, Hilman Saputra mengatakan, Simulasi rekapitulasi suara tersebut dalam upaya menjalankan amanat Undang-Undang pertautan KPU (PKPU) nomor 32 tahun 2018.
“Sosialisasi ini merupakan menindaklanjuti perintah Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan KPU (PKPU) Nomor – 32 Tahun 20181 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019,” ujar Hilman kepada wartawan.
Hilman menjelaskan, rekapitulasi penghitungan suara dilakukan di tingkat kecamatan pada pemilu serentak 2019 yang nantinya akan dilakukan pada dua tahap.
Menurut Hilman, tahap pertama, yakni, hasil penghitungan suara tiap TPS direkap di desa/kelurahan, selanjutnya tahap kedua adalah hasil rekapitulasi.
“Rekapitulasi ini dapat dilakukan secara pararel maksimal 4 kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS pada desa tersebut, dengan penghitungan suara yang sudah dilakukan pada masing-masing desa kelurahan direkap dalam satu kecamatan,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua KPU Kota Bandung, Apipudin menjelaskan, pemilihan tempat Kecamatan Gedebage karena, tidak semua kecamatan representatif seperti Gedebage. Misalnya Cicendo dan Andir itu kan sempit. sehingga nanti berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bandung untuk fasilitasi tempat.
“Tentu saja, kalau tempat sempit, apakah paralel bisa dilakukan atau tidak tapi kita upayakan paralel tetap dilakukan,”kata dia.
Apipudin mengatakan, meski tempat tidak di kecamatan masing-masing yang penting pleno dihadiri oleh semua Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
“Sekarang PPK se-Kota Bandung diundang untuk menyaksikan simulasi ini agar mereka paham dan mereka bisa mengantisipasi terutama untuk kecamatan yang kantornya sempit,”sambungnya.
Ia berharap, semua pihak dari simulasi ini bisa keluar aturan teknis dalam PKPU maupun juklak juknis untuk PPK se-Indonesia agar mereka bisa memperhitungkan estimasi dari sekarang.
“Estimasi itu untuk kebutuhan tempat, waktu, personil dan sumber daya lainnya dalam menghadapi rekap 2019,”pungkasnya. (azs)
