Antara Trump dan Kamala, Indonesia Harus Lebih Cermati Perang Dagang AS-Tiongkok

POJOKBANG.COM, JAKARTA – Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Zulfikar Rakhmat menuturkan, jika Trump terpilih sebagai presiden AS, kondisinya tidak akan terlalu berbeda dengan saat ia menjabat pada 2017 hingga 2021 lalu.

Antara Trump dan Kamala, Indonesia Harus Lebih Cermati Perang Dagang AS-Tiongkok

Kamala Harris. Foto: AFP/Getty Images. Sementara itu foto atas, Donald Trump. Foto:Jawapos

’’Akan ada kebijakan Trump yang kuat terkait Tiongkok, misalnya, serta ada potensi the new trade war dengan Tiongkok,’’ jelasnya, kemarin.

Kebijakan Trump itu akan memberi dampak pada Indonesia.

Baca Juga : Donald Trump Diambang Kekalahan, Sejumlah Pejabat Gedung Putih Mundur

Zulfikar menyebut, saat trade war antara AS-Tiongkok pada 2019 lalu, Indonesia kurang bisa mengambil manfaat.

Justru negara-negara seperti Vietnam yang mendapat keuntungan.

Sebab, Vietnam adalah satu-satunya negara yang mengalami peningkatan luar biasa dalam ekspor peralatan listrik ke AS.

Baca Juga : Dapat 290 Suara Elektoral, Joe Biden Gantikan Presiden Trump

Vietnam telah menjadi salah satu penerima manfaat terbesar di Asia dari perang dagang yang sedang berlangsung antara dua ekonomi terbesar dunia itu.

Sebab, produsen telah memindahkan produksi dari Tiongkok ke negara Asia Tenggara untuk menghindari pajak yang dikenakan oleh Presiden Donald Trump.

Saat itu, impor dari Vietnam ke AS melonjak hampir 40 persen year on year dalam empat bulan pertama tahun 2019.

Baca Juga :Pendukung Trump Serang Wartawan BBC

Sementara itu, impor dari Tiongkok selama periode yang sama justru turun 13 persen. Semestinya, Indonesia bisa belajar dari kecerdikan Vietnam memanfaatkan peluang tersebut.

’’Jika Kamala Harris yang menang, yang saya takutkan adalah Southeast Asia atau ASEAN tidak akan begitu diperhatikan pada kebijakan luar negeri AS.

Asia Tenggara akan hilang dari diskusi,’’ jelasnya.

Kondisi itu semestinya menjadi dorongan bagi Indonesia agar mendiversifikasi ekonomi ke negara-negara yang belum menjadi mitra dagang.

Misalnya,  negara-negara Amerika Latin, beberapa negara di Timur Tengah, maupun Afrika Utara.

Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia telah memperkuat hubungan dengan Uni Emirat Arab (UEA). Beberapa sektor seperti sektor ekonomi hijau maupun renewable energy telah kecipratan kerja sama antara RI dan UEA.

Namun,  Zulfikar mengingatkan, negara Timur Tengah tidak hanya UEA. Ada Qatar, Oman, Bahrain, dan lainnya yang sebenarnya ingin berinvestasi ke Indonesia. ’’Tapi sayang sekali RI belum melihat ini.

Padahal mereka (Timur Tengah) punya kebijakan yang namanya Look East Policy, kebijakan melihat ke timur. Kebijakan ini ditargetkan untuk negara-negara Asia Timur, tapi dengan berkembangnya kebijakan ini juga diarahkan ke ASEAN. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN semestinya bisa mengambil keuntungan dari kebijakan ini,’’ paparnya.

Ekonom Media Wahyudi Askar menambahkan hal serupa. Menurut dia, Trump memiliki kebijakan yang cenderung protektif. Kebijakan perdagangan dan tarif  perdagangan yang akan diterapkan oleh AS harus terus dicermati. ’’Jadi, siapapun presiden yang terpilih, pasti akan ada perubahan signifikan dalam kebijakan perdagangan. Kalau pemerintahan yang baru lebih proteksionis terhadap negara-negara Asia Tenggara yang sangat bergantung kepada ekspor ke Amerika, maka tentu dampaknya bisa negatif,’’ jelasnya.

Media juga membenarkan adanya tantangan rivalitas antara Amerika dan Tiongkok. Nantinya akan terjadi titik keseimbangan ekonomi yang baru saat presiden AS sudah terpilih.

’’Di sisi lain, memang kita melihat beberapa waktu terakhir ada keinginan ASEAN untuk bergabung dalam pakta ekonomi yang kuat dengan AS. Jadi, AS menawarkan perjanjian perdagangan yang menarik untuk mengurangi pengaruh Tiongkok,’’ tuturnya. (dee/oni/jawa pos)

 

 

loading...

Feeds

Apindo Minta UMP Tetap Mengacu PP 51/2023

POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Penetapan upah minimum provinsi (UMP) menjadi perhatian serius dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Keputusan UMP dinilai akan …