POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Kerap menjadi sumber masalah kemacetan hingga maraknya aksi pungutan liar, juru parkir liar akan diberantas oleh pemerintah Kabupaten Bandung.
Kepala UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung, Ruddy Heryadi mengatakan selama ini terdapat sedikit kesalahan informasi dikalangan masyarakat, khususnya dalam hal perbedaan antara parkir liar dan jukir liar.
“Parkir liar merujuk pada penggunaan lokasi yang tidak semestinya digunakan parkir sehingga dianggap ilegal. Sedangkan jukir liar itu pelaku pengelola parkir tanpa izin resmi di tempat yang sah untuk parkir,” ujar dia, Jumat ( 24/5).
Jika menilik penindakan parkir liar, pihaknya menjelaskan, bisa melihat Undang Undang Tahun 2009 dimana perihal kejadian tersebut bisa dilakukan penilangan oleh pihak kepolisian.
Lebih lanjut ujarnya, namun untuk juru parkir liar Dishub akan menggunakan pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015.
“Yang berisi mengenai pelarangan setiap orang tidak boleh melakukan pungutan terhadap kendaraan pribadi jika tidak memiliki kewenangan pungutan,” ucapnya.
Fenomena Jukir liar menurutnya, terjadi diseluruh wilayah Indonesia, bahkan setiap Kota dan kabupaten tengah berkoordinasi mengenai menangani hal tersebut.
“Contoh mudahnya praktik jukir liar seperti lahan parkir minimarket, yang termasuk kategori off street karena sudah membayar pajak. Seharusnya tidak boleh ada pungutan tambahan oleh jukir liar,” ucap dia.
Guna menekan tindakan jukir liar di Kabupaten bandung, pihaknya kini telah melakukan koordinasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Hal tersebut dilakukan guna membersihkan praktik tersebut, sehingga masyarakat bisa aman dan nyaman saat melakukan perjalanan di dalam Kabupaten,” pungkasnya. (kus)
