POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemprov Jabar diminta untuk melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengambil kebijakan soal BJB. Semua komunikasi itu pun termasuk dilakukan dalam keputusan penting, seperti pemilihan direksi.
Anggoto Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Eryani Sulam menilai bahwa pemerintah daerah tingkat II juga merupakan pemilik saham dari BJB. Keterlibatan mereka jangan hanya pada sebatas pembagian CSR saja.
Pelibatan ini belum dilakukan saat pengambilan langkah-langkah strategis seperti pemilihan direksi. Ia khawatir hal ini bisa berdampak buruk hingga pemerintah kabupaten/kota akan mengambil sikap yang berpengaruh secara signifikan bagi BJB. Seperti, menarik penyimpanan modal.
“Harus dilibatkan, bagaimana supaya BUMD ini (Bank BJB) menjadi bank orang kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten,” kata Eryani di Bandung, Rabu (20/3). Dia mengakui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan kabupaten/kota terkait pembagian deviden dan CSR.
Terpisah, Pakar ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, menilai, gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) harus segera berkomunikasi dengan pemegang saham lainnya.
Menurutnya ini penting untuk meminimalisasi dampak kurang dilibatkannya kepala daerah tingkat II tersebut. Terlebih, lanjut Acuviarta, Bank BJB akan menghadapi rapat umum pemegang saham (RUPS) yang salah satu agendanya pemilihan jajaran direksi yang baru.
Sehingga, berbagai masukan dari bupati/wali kota selaku pemegang saham harus tersampaikan pada waktu yang tepat. “Saya tahu memang bupati/wali kota tak terakomodasi di Bank BJB. Tapi kita harus pakai cara baik, Pak Gubernur harus segera komunikasi dengan kabupaten/kota, di luar RUPS,” katanya.
Penyamaan persepsi di antara pemegang saham ini sangat penting mengingat bisnis bank sangat berkaitan dengan kepercayaan publik. “Bank itu bisnis kepercayaan. Semaksimal mungkin kita menghindari persoalan,” katanya.
