POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Mendadak Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna melakukan sidak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil, Senin (24/9/2018) pukul 06.30 WIB. Mengawali hari pertama dinas, orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat (KBB) ini melakukan interaksi dengan warga yang tengah antre untuk mendapat pelayanan KTP (Adminduk).
“Siapa yang sudah berkali-kali mendatangi dinas ini?,” tanyanya seraya diikuti tunjuk jari dari sebagian besar warga yang sudah hadir menandakan belum selesainya pelayanan adminduk yang mereka ajukan.
Umbara menegaskan, bahwa pelayanan KTP merupakan hal pertama yang harus diprioritaskan. Karena menyangkut berkas-berkas utama pendukung berbagai pelayanan publik lainnya.
“Pelayanan KTP adalah hal pertama yang jadi pelayanan prioritas. Karena saking pentingnya pelayanan adminduk akhirnya banyakn masyarakat yang harus berangkat pukul 04.00 WIB dan harus mulai mengantre dari pukul 06.00 WIB,” kata Aa sapaan akrab Aa Umbara Sutisna.
Ia mendengar bahwa pelayanan adminduk sarat akan pungli dan percaloan, tapi setelah mewawancarai beberapa warga ternyata mereka mengakui tidak ada praktik pungli ataupun percaloan.
“Yang jelas masyarakat mengharapkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. Saya juga berharap pelayanan KTP pada khususnya bisa terlayani dalam satu hari kerja (One Day Service), sehingga tidak ada lagi masyarakat yang harus mengantri berkali-kali,” ujarnya
Bahkan, lanjut dia, secepatnya pelayanan KTP diharapkan bisa dilaksanakan dikecamatan. Kita akan coba dibeberapa kecamatan pada akhir tahun ini,” jelasnya.
Selain Disdukcapil, pagi tadi Umbara juga mendatangi OPD lainnya yang juga melakukan pelayanan publik, seperti pelayanan PBB di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Guna meningkatkan pelayanan publik yang lebih prima, dirinya dan Hengki Kurniawan selaku Wakil Bupati menginginkan seluruh pelayanan publik dilkukan dalam satu gedung khusus dengan sistem online.
Selain agar lebih fokus, juga bertujuan untuk menghindarkan dari sentuhan dan pertemuan langsung antara pemohon dan pemberi pelayanan, sehingga bisa terbebas dari pungli dan percaloan ataupun sejenisnya.
“Secara keseluruhan saya belum puas dengan pelayanan publik yang ada saat ini. Dan ketidak puasan ini adalah modal utama kita untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik, sebagai upaya Bandung Barat Lumpaaat,” pungkasnya.
(apt/pojokbandung)
