Jika sebelumnya ia mengurusi BUMN, ke depan, Rini diberi tugas baru mengurusi sekretariat presiden, yakni sebagai Kepala Sekretariat Presiden menggantikan posisi Teten Masduki.
Archandra Tahar yang sebelumnya jadi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kembali menduduki posisinya sebagai Menteri ESDM yang pernah dipegangnya hanya 20 hari. Belum diperoleh informasi, bakal ke mana Ignasius Jonan setelah posisinya digantikan Arcandra Tahar.
Wajah baru yang masuk di jajaran kementerian adalah Idrus Marham. Politisi Partai Golkar itu bakal diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan Djalil.
Putera Aceh ini memang sejak lama disorot kinerjanya karena tidak tercapai target untuk program sertifikasi tanah yang menjadi tanggung jawabnya.
Sejumlah menteri yang juga akan diganti adalah Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Agama (Menag), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Sejauh ini, belum diperoleh kepastian nama-nama penggantinya. Yang pasti, ada kejutan nama baru yang masuk untuk mengisi satu di antara menteri-menteri tersebut. Figur muda, politisi yang juga ulama,” kata sumber.
Ditanya dari parpol apa jatah kursi menteri tersebut, sumber INDOPOS hanya menyebutkan,”Partai yang pro pemerintah pastinya. Salah satu figur nama baru berasal dari partai kuat negeri ini. Untuk kursi Menteri Agama bakal tidak dipegang kader PPP lagi,” ujarnya.
Terpisah, juru bicara kepresidenan Johan Budi masih berkilah dengan rencana reshuffle tersebut. Mantan juru bicara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyebutkan, kabar bakal ada reshuffle adalah rumor belaka.
“Tidak ada pembicaraan soal itu (reshuffle menteri) di Istana,” kata Johan Budi melalui pesan singkatnya.
Di tempat berbeda, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku tak mau ambil pusing terkait kabar akan didepaknya salah satu kader PPP dari kursi menteri agama.
Isu reshufle itu kan sudah terlalu sering dimunculkan oleh para spekulan politik. Buat PPP sudah lama gak jadi perhatian lagi karena terlalu seringnya dispekulasikan adanya reshuffle,” ucapnya.
Selain itu, katanya, PPP pada posisi menghormati soal reshuffle sebagai hak prerogatif Presiden.
“Jadi apakah akan ada reshufle atau tidak dan apakah Menag akan direshufle atau tidak maka itu kami anggap sebagai domainnya Presiden,” sergahnya.
(dai/dil/esa/jpg/sdf)
