POJOKBANDUNG.com, JATINANGOR- Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Bahrullah Akbar, dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Institut pegawai Dalam Negeri (IPDN) Bidang Ilmu Pemerintahan, Selasa (8/12).
Pengukuhan tersebut, merupakan puncak karir akademis dan birokrasi Bahrullah yang telah mengabdi dalam dunia pendidikan selama 25 tahun.
“Ini menjadi tatangan bagi saya untuk terus berkarya dan menemukan terobosan-terobosan dalam membangun negara terutama di bidang ilmu pemerintahan,”tutur Bahrullah ketika diwawancara.
Disebutkannya, IPDN merupakan poros dalam membangun karakter pegawai di Indonesia. “IPDN merupakan tempat untuk mendidik manusia yang berkarakter di kemudian hari,”ucapnya.
Terobosan-terobosan dalam membangun karakter, harus direncanakan dari mulai hari ini, sehingga kedepan pegawai pemerintah bisa lebih maju dan bangsa indonesia bisa mempunyai daya saing.
“Kita harus berpikir 10-20 tahun kedepan untuk mempersiapkan pendidikan, supaya anak cucu kita mampu berkompetisi,”ujarnya.
Sebagai anggota BPK RI, Bahrullah membuat sebuah karya ilmiah dengan judul fungsi pengawasan keuangan negara sebagai kavasitor tercapainya tujuan memajukan kesejahteraan umum yang dibvacakannya sebelum pengukuhan guru besar Tetap IPDN.
Dalam karya ilmiahnya, disebutkan Indonesia belum mempunyai dasshboard kuangan negara yang berupa perhitungan sumber potensi keuangan negara atau penggalian revenue centre bagi negara. Seperti banyak ppoensi pajak dan cukai yang belum tergali, timpangnya kemampuan PAD dengan dana transfer, optimalisasi sumber daya alam. Padahal, perhitungan cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia yang mencapai nilai 245 miliar US dolar.
“Negara kita mempunyai sumber keuangan luar biasa, namun belum terkelola dengan baik. Indikatornya,kta punya BUMN, PAD, SKK Migas yang tidak masuk dalam perencanaan nasional, semua potensi kalau dikelola dan diarahkan dengan benar, Indonesia akan luar biasa,”ujarnya.
Berbagai permasalahan, juga banyak membelenggu indonsia, seperti Perencanaan pembangunan hanya bersifat seremonial, bussines as asual tanpa arah yang komprehensif.
“Saya analogikan, perencanaan Pembangunan selama ini yang kita susun hanya perencanaan tentang bagaimana kita duduk ngopi di pintu jembatan, dan belum ada arah yang jelas dalam melangkah untuk berjalan menyebrangi jembatan dan apa yang harus dilakukan di sebrang sana,”paparnya.
Masalah lain yang dihadapi, lanjut Bahrullah, tidak adanya koordinasi dan arah yang jelas dalam penyusunan perencanaan strategis pemerintah pusat dengan pemerintahdaerh untuk mencapai ujuan berneggara.
Selain itu, kekayaan Negara yang dipisahkan berada di BUMN, BUMD dan BLU masih belum terjangkau dalam penyusunan perencanaan pembangunan komprehensif dan integratif. Perencanaan strategis yang disusu selama ini, tidak mempunyai pola pembangunan manusia secara utuh.
“Ini menandakan, SDM tidak mendapat perhatian secara khusus dan sasaran pembangunan hanya terfokus pada pncapaian indikator pertumbuhan ekonomi. Kita belum membangun jiwa dan raga secara utuh,”ujarnya. (mld)
