POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan. Salah satunya dengan membuka sekolah IPM untuk mendongkrak angka rata-rata lama sekolah masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar Asep Hilman mengatakan, IPM Jabar di sektor pendidikan belum maksimal, salah satunya karena banyaknya warga berusia produktif yang tidak meneruskan sekolah. Meski sudah bekerja, warga tersebut belum menuntaskan sekolah hingga tingkat menengah atas.
Oleh karena itu, saat ini pihaknya sedang menyusun regulasi yang tepat untuk mendukung rencana pembukaan sekolah IPM tersebut. Hal ini dikarenakan warga yang menjadi sasaran sekolah IPM ini memiliki aktivitas lain seperti bekerja.
“Sebagai contoh, di pabrik-pabrik banyak yang lulusan SMP. Mereka tidak akan mengizinkan (pekerjanya kembali sekolah), jadi harus ada regulasi dengan teman-teman di Disnakertrans. Jaminannya harus formal,” kata Asep usai menggelar jumpa pers terkait Hari Guru Nasional 2015, di Bandung, Rabu (25/11).
Regulasi tersebut, kata Asep, bisa saja berbentuk peraturan daerah. Sehingga, tidak ada pihak-pihak yang mencoba menahan warga tersebut untuk kembali bersekolah.
“Karena bisa saja pengelola pabriknya yang melarang. Justru itu yang mereka mau, memberdayakan pekerja yang pendidikannya rendah, agar bisa menggaji kecil,” katanya.
Selain banyaknya warga berusia dewasa yang tidak menamatkan pendidikan hingga tingkat menengah atas, IPM Jabar di bidang pendidikan ini pun dipengaruhi oleh adanya anak-anak yang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Mereka kesulitan memperoleh akses pendidikan layaknya pendidikan formal.
Oleh karena itu, pembukaan sekolah IPM ini diyakini mampu menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nantinya, sekolah IPM akan berada di setiap kabupaten/kota di Jabar dan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, UNDP telah memberlakukan perhitungan IPM baru, di mana parameter pendidikan meliputi rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah sebagai pengganti indikator angka melek huruf yang dianggap tidak relevan lagi.
Heryawan menjelaskan, RLS Jabar pada 2014 sebesar 8,34. Untuk tahun ini, ditargetkan mencapai 8,50-8,75, atau dengan kata lain rerata tingkat pendidikan dasar-menengah-tinggi seluruh warga Jabar mencapai 8,5 tahun.
“Kami sangat concern terkait IPM pendidikan ini. Apalagi, ini jelang persiapan alih kelola SMA dan SMK oleh Pemprov Jabar tahun 2017 nanti, yang di dalamnya termasuk pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK,” katanya.
Sementara itu, pada kegiatan tersebut, Asep mengumumkan sejumlah guru berprestasi di Jabar yang memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat. Sedikitnya terdapat 14 guru di Jabar yang memperoleh penghargaan itu, di antaranya untuk kategori Kepala TK Berprestasi yang diperoleh Khusniyati Masykuroh, Kepala TK Islam Sabilina Kota Bekasi.
Adapun untuk Kepala SMA Berprestasi diperoleh Surahman, Kepala SMA Terpadu Baiturrahman, Ciparay, Kabupaten Bandung. Menurut Asep, banyaknya tenaga pendidik di Jabar yang meraih penghargaan ini menunjukkan baiknya kualitas guru di Jabar.
Terlebih, saat ini pihaknya pun terus melakukan peningkatan mutu guru melalui berbagai balai pendidikan dan pelatihan yang dimiliki. (agp)
