POJOKBANDUNG.com, BANDUNGBARAT- Survei dilakukan Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapolekbang) Kabupaten Bandung Barat harus menjadi peringatan bagi Bupati Abubakar.
Pasalnya, sebanyak 52 persen responden dalam survei tersebut menyatakan tidak puas terhadap kepemimpinan Abubakar yang berpasangan dengan Wakil Bupati Yayat T Soemitra.
Hanya 38 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan di bawah Abubakar. Sementara 10 persen sisanya menjawab tidak tahu.
Direktur Puskapolekbang KBB Kholid Nurjamil mengatakan, banyaknya masyarakat yang tidak puas atas kepemimpinan Abubakar-Yayat disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, tingkat kepuasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang hanya mencapai 33%.
Lalu, sulitnya lapangan pekerjaan sebanyak 16% dan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok yang mencapai 13%.
Selain itu, mahalnya biaya Pendidikan sebesar 12% dan lain-lainnya yang menunjukan di bawah 10% menjadi anjloknya nilai kepemimpinan mereka.
“Melihat data di atas itu merupakan warning bagi perangkat daerah atau SKPD untuk memperbaiki kinerjanya,” ujarnya, Sabtu(11/3).
Kholid melanjutkan, Dinas Binamarga yang berwenang dalam pembangunan infrastruktur kiranya patut mendapat perhatian dan evaluasi lebih baik itu menyangkut kinerja ataupun penganggarannya.
Pasalnya, dari total jalan Kabupaten sekitar 530 KM untuk 40%nya masih dinyatakan rusak sedang sampai rusak berat. “Kinerja dinas itu penyumbang terbesar ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Abu-Yayat,” katanya.
Kemudian, masalah berikutnya yang menjadi sorotan masyarakat adalah sulitnya lapangan pekerjaan sebesar 16%. Sebagian besar angkatan kerja sulit mendapatkan pekerjaan di sektor-sektrobformal. Berikutnya adalah mahalnya biaya pendidikan. Kata dia, hampir 12% masyarakat mengeluh.
Mahalnya biaya pendidikan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya tergolong tinggi. Belum lagi, akses pendidikan di KBB yang belum merata.
“Biaya yang menyangkut pengeluaran untk transportasi, pakaian dan buku. Ini menuntut Dinas Pendidikan meningkatkan bantuan biaya pendidikan besarannya dan juga sebarannya yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
(ca/rmol/pojokbandung)
