Ketum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro: Kita Jaga Presiden, Segera Reshuffle Kabinet Menyeluruh

Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro. Foto : For Pojok Bandung

Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro. Foto : For Pojok Bandung

POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG — Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menegaskan komitmennya mengawal penyelarasan program prioritas dan arah baru Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar tetap berjalan di atas rel konstitusi.

Sikap itu bahas dalam Pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Bandung, Jawa Barat.

Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, menyatakan PMII mengambil posisi critical engagement kritis namun konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.

Menurutnya, sikap itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa untuk memastikan amanat Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 dan 34 tentang kesejahteraan sosial benar-benar terwujud, bukan sekadar retorika pembangunan.

“PMII siap mengawal agar amanat konstitusi Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 dan 34 benar-benar terwujud, bukan sekadar retorika pembangunan. Tetapi kami juga berkewajiban menyampaikan evaluasi yang jujur: dua tahun pertama pemerintahan ini dinilai belum sepenuhnya efektif menjawab persoalan rakyat,” ujar Shofiyulloh dalam keterangan tertulisnya.

Desakan Reshuffle Menyeluruh

Dalam forum Muspimnas yang menjadi permusyawaratan tertinggi kedua di tubuh PMII tersebut, PB PMII secara resmi mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet secara menyeluruh.

Desakan ini dilatarbelakangi penilaian bahwa kinerja sejumlah kementerian dan lembaga dalam dua tahun terakhir belum menunjukkan hasil signifikan, terutama dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan.

PMII menilai perombakan kabinet bukan sekadar pergantian personel, melainkan harus menjadi momentum efisiensi dan penataan ulang struktur kabinet berdasarkan kompetensi serta otoritas keilmuan masing-masing pejabat.

Penempatan yang tidak sesuai kapasitas dinilai menjadi salah satu akar lemahnya koordinasi dan lambatnya realisasi program prioritas nasional.

“Reshuffle harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif, kompetensi, dan otoritas keilmuan. Menteri yang tidak mampu menjalankan amanat konstitusi harus segera diganti demi kepentingan rakyat,” tegasnya.

PMII menegaskan bahwa posisi kritis ini bukan bentuk delegitimasi terhadap pemerintahan, melainkan ikhtiar menjaga agar arah pembangunan tetap berpihak pada rakyat dan konstitusi.

Karena itu, PB PMII mendesak agar evaluasi kinerja kabinet dilakukan secara terbuka, terukur, dan berorientasi pada hasil, bukan pada kepentingan politik jangka pendek. (**)

loading...

Feeds